LENSAPOST.NET – Pengamat ekonomi, Dr. Taufik A. Rahim, mengingatkan masyarakat dan pemerintah Aceh agar tidak kembali terjebak dalam kepentingan politik pusat, khususnya terkait rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di wilayah Aceh, termasuk Gas Blok Andaman.
Menurut Taufik, kunjungan salah seorang ketua partai nasional ke Aceh untuk melantik pengurus partainya merupakan hal yang wajar dalam konteks internal partai. Namun, ia menilai kehadiran tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh masyarakat Aceh.
“Secara prinsip, pelantikan pengurus partai adalah urusan internal mereka. Aceh tidak perlu terlalu fokus atau memberikan perhatian khusus terhadap agenda tersebut,” ujarnya, Minggu 12 Juli 2026.
Meski demikian, Taufik menyoroti posisi tokoh tersebut yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai perlu ada batasan yang jelas agar kewenangan jabatan tidak digunakan untuk memengaruhi kebijakan terkait pengelolaan kekayaan alam Aceh.
“Jika dikaitkan dengan kepentingan eksplorasi dan eksploitasi Gas Blok Andaman, maka harus ada batas tegas. Sumber daya alam Aceh adalah kekayaan daerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang terkait kebijakan pusat yang dinilai cenderung sentralistik dan berpotensi merugikan daerah. Menurutnya, praktik-praktik tersebut kerap berujung pada eksploitasi sumber daya tanpa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal.
“Aceh sudah berkali-kali mengalami bagaimana kekayaan alamnya dikelola dengan pendekatan yang lebih menguntungkan elite pusat. Ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali,” katanya.
Ia juga mengkritik potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam bentuk narasi politik maupun pendekatan persuasif yang berlebihan untuk memengaruhi kebijakan daerah.
Ia menilai, berbagai upaya yang mengarah pada penguasaan sumber daya alam—baik minyak dan gas, maupun mineral seperti emas, tembaga, dan batubara—harus diwaspadai jika tidak berpihak pada kepentingan Aceh.
“Oleh karena itu, cukupkan agenda kunjungan pada pelantikan partai. Jangan sampai ada upaya lain yang seolah-olah menunjukkan kewenangan politik untuk mengatur Aceh,” ujarnya.
Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan etika, Dosen Unmuha tersebut menegaskan bahwa Aceh tetap terbuka dalam menerima tamu. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kunjungan tersebut untuk kepentingan tersembunyi.
“Aceh adalah daerah yang beradab, terbuka menerima tamu. Tapi tamu juga harus menghormati Aceh, tidak melakukan tipu muslihat atau mencoba menguasai kekayaan alam dengan cara yang tidak transparan,” pungkasnya. []
