ACEH  

PN Banda Aceh Bagikan Sembako ke Warga Sekitar

Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan public campaign dalam rangka pembangunan zona integritas dalam memenuhi persyaratan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dengan membagikan bingkisan ramadhan berupa sembako, goodie bags dan alat tulis kepada masyarakat di sekitar area Pengadilan Negeri Banda Aceh di Jalan Cut Mutia Kecamatan Baiturrahman.

LENSAPOST.NET – Pengadilan Negeri Banda Aceh membagikan bingkisan ramadhan berupa sembako, goodie bags dan alat tulis kepada masyarakat di sekitar area Pengadilan Negeri Banda Aceh di Jalan Cut Mutia Kecamatan Baiturrahman.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H. dan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Fauzi, S.H., M.H., serta Seluruh Hakim dan Pegawai.

“Selain sebagai syarat menuju WBK dan WBBM, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial dan membawa keberkahan kepada kita semua terutama di bulan suci ramadhan” ujar Teuku Syarafi. Kamis (13/03/2025).

Menurutnya, salah satu tujuan Pembangunan Zona Integritas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga momen seperti ini penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh siap membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Acara yang berlangsung selama satu jam, terlihat antusiasme masyarakat di area jalan Cut Mutia Banda Aceh dalam menerima bingkisan yang dibagikan.

“Tas dan atribut yang diberikan bertuliskan stop gratifikasi dan juga anti korupsi, semoga saja tulisan ini menjadi amanah dalam menegakkan keadilan”, tutur seorang warga yang enggan disebut namanya.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta  mampu memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.