LENSAPOST.NET -Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP, MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan secara rutin setiap awal pekan atau Senin, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Rakor hari ini, Senin (28/10/2024) dipimpin langsung oleh Mendagri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.D. Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar, mengikuti meeting itu melalui zoom meeting di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.
Pada kesempatan itu Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan, permasalahan inflasi harus terus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
“Saya tidak bosan untuk menyampaikan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden untuk melanjutkan Rakor ini dan saya juga melapor kepada Beliau setiap minggu karena memang pengendalian inflasi ini harus kita jadikan atensi yang sangat penting disamping untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat,” kata Mendagri, Tito Karnavian.
Mendagri juga menegaskan tentang pentingnya secara jeli dan detail setiap Pemerintah Daerah mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Per Oktober 2024, tingkat Inflasi Indonesia sebesar 2,75%. Diururutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi, Inflasi Indonesia peringkat 59 dari 186 negara di dunia, peringkat 8 dari 24 negara G20, dan peringkat 5 dari 11 negara ASEAN.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus mendorong Pemda untuk melakukan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah sesuai arahan Presiden RI, mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi, yang dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Melakukan langkah yang lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah yang berbasis data, dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) setempat.
Terutama untuk memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, sebagai proxi inflasi pada minggu ke-IV Oktober tahun 2024 dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga barang/jasa, terutama pangan di wilayahnya dan mencari solusi untuk segera melakukan intervensi konkrit agar terjadi penurunan harga.
Usai rakor tersebut, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menegaskan komitmen Pemkab Aceh Besar dalam mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di daerah.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan serta komoditas penting lainnya, demi menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini juga membahas sejumlah kebijakan jangka pendek dan menengah yang akan diterapkan untuk menstabilkan inflasi di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons dinamika harga dan menghindari kelangkaan bahan pokok.
Adapun dalam upaya menekan inflasi, ada beberapa strategi utama yang harus dijalankan. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok. Meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.
Rakor tersebut turut diikuti Asisten II Aceh Besar M. Ali S.Sos, M.Si, Wakapolres Aceh Besar Rustam Nawawi, Perwakilan Dandim 0101/KBA, Perwakilan Kejari Aceh Besar, Plt Diskopukmdag Aceh Besar Trizna Darma ST, Kadis Pertanian Jakfar SP, Plt Kepala Dinsos Aulia Rahman, S. STP, M.Si, Plt. Kepala Dishub Aceh Besar Dodi Trisna SSTP MSi, Kepala BPKD Aceh Besar Andria Shaputra SE, MM, perwakilan Bappeda Aceh Besar dan Perwakilan Pangan Aceh Besar.(**)