LENSAPOST.NET — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, mengingatkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 merupakan tonggak penting sejarah yang tidak boleh dilupakan.
Menurutnya, perjanjian damai tersebut bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Aceh, melainkan perubahan strategi dari konflik bersenjata ke jalur politik yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demi memperjuangkan hak asal-usul dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Namun, Subki menilai bahwa arah perjuangan tersebut kini mengalami penyimpangan. Ia menyebut, perjuangan politik yang semestinya berorientasi pada kepentingan rakyat telah bergeser menjadi alat untuk mengejar keuntungan kelompok, golongan, hingga kepentingan pribadi.
“Mereka yang dulu mengaku sebagai pejuang, kini lupa siapa yang menjadi benteng terakhir di masa sulit. Rakyat yang telah berkorban nyawa dan harta justru ditinggalkan, sementara para pemimpin sibuk mengumpulkan kekayaan dan menunjukkan kekuasaan,” ujar Subki, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menilai, semangat awal perdamaian telah tergerus oleh praktik keserakahan. Perjuangan politik yang seharusnya menjaga amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) demi kesejahteraan bersama, kini berubah menjadi ajang perebutan akses ekonomi.
“Kekayaan alam Aceh seperti minyak, gas, dan hasil bumi lainnya seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Namun kenyataannya, hanya segelintir pihak yang merasakan manfaat, sementara masyarakat masih hidup dalam keterbatasan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan,” tegasnya.
PBA menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Mereka mendorong agar jalur politik dikembalikan ke tujuan awal, yakni membela hak rakyat, menjaga kewenangan daerah, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh dilakukan secara adil dan merata.
“Kami mengingatkan bahwa gelar pejuang tidak diukur dari harta, melainkan dari pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat. Jangan sampai perdamaian hanya menjadi jalan bagi segelintir orang untuk menjadi kaya, sementara rakyat tetap menderita,” pungkas Subki.
