LENSAPOST.NET – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan BBM jenis Solar yang terus terjadi.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan terkait kondisi tersebut. Ia menilai, persoalan ini tidak cukup dijelaskan sebagai kendala distribusi tanpa didukung data yang terbuka kepada publik.
“Jika kuota dan distribusi Solar berjalan normal, mengapa antrean panjang masih terus terjadi di berbagai daerah? Ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Nasruddin.
TTI juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu aspek yang perlu didalami, menurutnya, adalah dugaan pasokan Solar ke aktivitas pertambangan ilegal, apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Karena itu, TTI meminta aparat melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi Solar bersubsidi, mulai dari depot, penyalur, hingga SPBU. Termasuk menelusuri pola pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi mengindikasikan penyalahgunaan.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh Solar, sementara ada pihak tertentu yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan usaha ilegal. Jika tidak ada penyimpangan, pemerintah dan Pertamina harus menjelaskannya secara terbuka. Sebaliknya, jika ada pelanggaran, pelakunya harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
TTI menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta tidak menjadi celah keuntungan bagi oknum yang menyalahgunakan subsidi negara. Transparansi data distribusi dan penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Di sisi lain, TTI juga meminta pihak Pertamina Aceh memberikan klarifikasi terkait penyebab antrean Solar, apakah karena keterbatasan stok atau adanya praktik spekulasi dan penimbunan. Selain itu, Pertamina diminta menjelaskan secara terbuka apakah kebutuhan BBM untuk alat berat, termasuk yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal, dipasok melalui jalur resmi atau berasal dari pasar gelap.
