LENSAPOST.NET – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengatakan temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai catatan administrasi. Menurutnya, setiap temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengadaan multimedia dan beberapa kegiatan lainnya yang dinilai tidak sesuai ketentuan serta berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran.
“Jika ada indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera menyelidikinya. Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut,” kata Fauzan, Selasa (7/7/2026).
SAPA menilai anggaran pendidikan, khususnya untuk dayah, adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum wajib segera bertindak dan mengusutnya secara tuntas.
“Temuan BPK harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada satu pun temuan BPK yang dibiarkan tanpa tindak lanjut. Penegakan hukum yang tegas penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan publik,” tegas Fauzan.
