LENSAPOST.NET– Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, sejumlah petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi justru tidak dapat membeli karena tidak terdaftar dalam RDKK. Sebaliknya, ditemukan pula nama-nama yang tercantum dalam RDKK meski tidak melakukan penanaman padi.
Temuan ini disampaikan oleh Agam Rayeuk berdasarkan hasil pantauan di beberapa kios pupuk di wilayah Aceh Besar. Ia mengungkapkan, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan ketimpangan distribusi pupuk di kalangan petani.
“Selama ini ada petani yang benar-benar membutuhkan pupuk tetapi tidak bisa mendapatkannya karena tidak masuk dalam RDKK. Di sisi lain, ada juga yang tidak menanam, tapi justru terdata,” ujar Agam, yang merupakan warga Aceh Besar, Jumat 19 Juni 2026.
Menurutnya, kelompok tani harus lebih aktif dalam menyampaikan data kepada Badan Penyuluh Pertanian (BPP) setempat agar data yang tercantum dalam RDKK benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Ia menilai, ketidaksesuaian data luas lahan juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kebutuhan pupuk di tingkat petani.
Untuk itu, Agam menyarankan agar ketua kelompok tani bersama penyuluh pertanian lebih proaktif dalam melakukan pendataan dan verifikasi agar distribusi pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk menambah kuota pupuk bersubsidi bagi petani, mengingat dalam satu tahun petani dapat melakukan penanaman hingga dua kali.
“Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada petani, termasuk dalam hal ketersediaan pupuk bersubsidi, agar target swasembada pangan dapat tercapai,” tutupnya.
