LENSAPOST.NET – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan komoditas nilam Aceh sebagai proyek hilirisasi UMKM unggulan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, secara daring usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Razma Agro Jayana, Kementerian UMKM, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Universitas Samudra Langsa, Rabu (8/7/2026) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.
Bagus menyebutkan, nilam Aceh merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan dunia dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) alami terbaik, bahkan melampaui standar nasional dibandingkan daerah lain. Selain itu, nilam Aceh juga diketahui mampu memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie, menambahkan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pembiayaan pengembangan nilam melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.
Menurutnya, intervensi terhadap komoditas nilam Aceh ini juga menjadi model percontohan (role model) pembentukan holding UMKM yang dapat direplikasi pada komoditas lainnya.
“Kami mendorong standardisasi produk agar memenuhi standar International Organization for Standardization (ISO), sekaligus membuka akses pasar global guna menjawab permintaan internasional,” ujarnya.
Metty berharap, komitmen yang telah disepakati melalui PKS tersebut dapat memperkuat ekosistem industri nilam di Aceh secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan validasi dan asesmen terhadap 372 petani nilam di tujuh kabupaten untuk diajukan sebagai penerima pembiayaan dari BSI. Secara keseluruhan, terdapat 1.500 petani mitra yang telah terdata dalam sistem, tersebar di 49 titik kemitraan di 15 kabupaten/kota.
Razuan juga menjelaskan bahwa pemetaan lahan nilam kini dilakukan secara akurat melalui sistem Razma D-Clone, yang mencatat seluruh area dalam bentuk peta poligon. Saat ini, luas lahan nilam yang terdata mencapai 1.375 hektare.
“Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses dasbor sistem ini, termasuk Universitas Samudra sebagai pendamping dan BSI untuk memantau progres budidaya yang dibiayai,” jelasnya.
Ia menambahkan, penandatanganan PKS ini merupakan puncak dari rangkaian kerja yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir.
“Kami memilih seremonial di akhir, karena pekerjaan telah kami jalankan terlebih dahulu. Kami ingin memastikan program ini benar-benar berjalan,” katanya.
Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, menegaskan kesiapan BSI dalam mendukung pembiayaan petani nilam melalui skema KUR Klaster Avalis.
“BSI terbuka dan siap memberikan pembiayaan kepada petani nilam sesuai ketentuan dan kelayakan masing-masing,” ujarnya.
