LENSAPOST.NET – Pengamat ekonomi, Dr. Taufik A. Rahim, menilai pengelolaan Gas Blok Andaman harus berpihak pada kepentingan Aceh. Ia menegaskan, jika pemerintah pusat terus mengambil kebijakan yang merugikan daerah, maka lebih baik proyek tersebut dibatalkan.
Menurut Taufik, secara geografis dan historis, sumber daya gas di kawasan Andaman memiliki keterkaitan erat dengan Aceh. Proyek gas raksasa di Blok Andaman, khususnya South Andaman yang dikelola Mubadala Energy, direncanakan mulai produksi pada 2028 dengan sistem Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di laut lepas utara Aceh.
Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor T-465/MG.04/MEM.M/2025 yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2025, Pemerintah Aceh memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah kerja hulu migas hingga 200 mil laut. Kebijakan tersebut dinilai memperkuat posisi Aceh dalam tata kelola migas, termasuk dalam aspek koordinasi dan pelaporan dengan pemerintah pusat.
Namun demikian, Taufik menilai implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi Aceh. Ia menyoroti skema bagi hasil dalam pengembangan Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang hanya memberikan porsi 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak kepada Aceh.
“Skema ini sangat tidak rasional secara ekonomi dan terkesan diskriminatif. Aceh seolah hanya menjadi objek, padahal memiliki dasar hukum yang kuat untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kerja sama pengelolaan migas di atas 12 mil laut yang tertuang dalam nota kesepahaman antara BPMA dan SKK Migas pada Mei 2026. Menurutnya, kerja sama tersebut berpotensi mengurangi kewenangan Aceh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013.
Taufik menegaskan, Aceh memiliki kekhususan yang bersifat lex specialis dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga pemerintah pusat seharusnya menghormati dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.
Ia mengingatkan, jika ketimpangan kebijakan terus terjadi dan Aceh kembali dirugikan, maka pembatalan eksplorasi dan eksploitasi Blok Andaman menjadi pilihan yang lebih bermartabat.
“Daripada terus dipermainkan dalam kebijakan politik-ekonomi yang merugikan, lebih baik proyek ini dibatalkan. Ini soal harga diri dan keadilan bagi Aceh,” tegasnya.
Taufik juga mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk bersikap tegas dalam memperjuangkan hak daerah, termasuk memastikan pengelolaan migas benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberanian dan ketegasan elite politik Aceh menjadi kunci agar kekhususan daerah tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan yang adil dan berkelanjutan. []
