LENSAPOST.NET – Pengamat ekonomi, Dr. Taufik A. Rahim, menilai kehadiran Bahlil Lahadalia di Aceh tidak memiliki urgensi strategis bagi kepentingan daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam analisis terbaru terkait dinamika politik dan pengelolaan sumber daya alam di Aceh.
Menurut Taufik, kehadiran Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI kerap dikaitkan dengan agenda politik, terutama dalam konteks kepentingan partai. Ia menilai, narasi yang dibangun dalam beberapa pernyataan justru berpotensi menimbulkan polemik baru, termasuk ketika mencoba mengaitkan Aceh dengan isu-isu sensitif seperti Papua.
“Pendekatan seperti ini berisiko membuka kembali luka lama dalam sejarah Aceh. Masyarakat Aceh memiliki pengalaman panjang terkait konflik dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada daerah,” ujar Taufik, Kamis 16 Juli 2026.
Ia juga menyoroti sejarah panjang ketegangan antara pusat dan daerah yang pernah memicu konflik bersenjata, termasuk lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Faktor utama konflik tersebut, kata dia, tidak lepas dari ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan yang dinilai sentralistik.
Lebih lanjut, Taufik mengingatkan agar pemerintah pusat berhati-hati dalam mengelola proyek strategis, termasuk eksplorasi migas di Blok Andaman. Ia menilai, jika tidak dikelola secara transparan dan adil, proyek tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan hingga ketidakpercayaan publik.
“Jangan sampai pengelolaan migas kembali mengulang pola lama, di mana daerah hanya menjadi objek eksploitasi tanpa mendapatkan manfaat maksimal,” tegasnya.
Dalam konteks kondisi Aceh saat ini, Taufik juga menyoroti tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, termasuk dampak bencana alam, kerusakan lingkungan, serta ketidakpastian ekonomi. Ia menilai, fokus utama seharusnya adalah pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan agenda politik jangka pendek.
“Jika kehadiran pejabat pusat hanya untuk kepentingan pencitraan politik, maka hal itu tidak memberikan nilai tambah bagi Aceh. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Taufik menegaskan, pembangunan Aceh ke depan harus berbasis pada keadilan distribusi sumber daya, transparansi, serta penghormatan terhadap kekhususan daerah, agar tidak kembali terjebak dalam konflik dan ketimpangan seperti masa lalu.
