LENSAPOST.NET– Ketua DPW Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Aceh, Tgk Sayid Abdullah, menekankan pentingnya aspek kemanfaatan sosial sebagai variabel utama bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menentukan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada kuantitas santri, tetapi juga menyentuh kelompok paling rentan, seperti anak yatim dan fakir miskin yang berada di dayah atau pesantren berbasis sosial.
BGN sendiri telah menegaskan bahwa program MBG bersifat inklusif dan menjangkau pesantren atau dayah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
IPI Aceh mengusulkan adanya pergeseran paradigma dalam penentuan mitra SPPG, dari semata-mata berbasis jumlah santri menuju aspek manfaat sosial yang dihasilkan.
“Dayah yang mengelola panti asuhan serta memberikan subsidi pendidikan murah justru memiliki urgensi lebih tinggi untuk dilibatkan,” ujar Tgk Sayid Abdullah.
Ia menjelaskan, jika dayah tersebut dijadikan dapur SPPG, maka insentif operasional yang diterima—sekitar Rp6 juta per hari untuk skala tertentu—dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan gratis bagi anak yatim dan dhuafa.
Selain itu, pelibatan dayah juga berkontribusi langsung dalam penyelamatan gizi santri, khususnya dari kalangan tidak mampu, agar mendapatkan asupan sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan.
Ia menyebut, dalam pelaksanaannya, BGN membuka peluang kerja sama dengan pesantren melalui skema penyewaan atau kemitraan dapur, sehingga santri dapat menerima manfaat MBG langsung di lingkungan mereka.
Namun demikian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pesantren untuk menjadi dapur SPPG, di antaranya memiliki legalitas organisasi yang jelas dan terdaftar melalui portal resmi BGN.
Selain itu, pesantren juga wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan, serta melibatkan tenaga profesional seperti Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan dalam pengelolaan.
IPI Aceh menilai pelibatan dayah berbasis panti asuhan sebagai dapur SPPG sejalan dengan misi BGN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui pesantren.
Pasalnya, kebutuhan bahan makanan dalam program MBG diprioritaskan dari produk lokal, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren, khususnya yang berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Di akhir pernyataannya, IPI Aceh berharap Kepala Regional BGN Aceh dapat memfasilitasi koordinasi dengan BGN Pusat agar dayah dan pesantren di Aceh mendapat perhatian lebih, terutama pascabencana yang terjadi beberapa bulan lalu. []
