LENSAPOST.NET – Pernyataan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, yang menyatakan ingin menjadikan BUMD tersebut sebagai motor penggerak ekonomi daerah, justru menuai sorotan tajam.
Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menyebut langkah PEMA justru kontraproduktif, terutama dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di luar wilayah Aceh.
RUPS tersebut digelar di Ballroom Hotel Adimulia, Medan – bukan di Aceh, tempat perusahaan tersebut berdiri dan mengklaim ingin membangkitkan ekonomi lokal.
Keputusan ini dinilai mencederai semangat pemberdayaan ekonomi daerah.
“Ini perusahaan milik rakyat Aceh, tapi RUPS-nya digelar di luar provinsi. Bagaimana mungkin ingin menggerakkan ekonomi Aceh, jika langkah simbolik dan strategis seperti ini malah dilakukan di luar Aceh?” kata Direktur Forbina, Muhammad Nur, Jumat 25 April 2025.
Muhammad Nur juga mengkritik pernyataan Mawardi Nur yang menyebut PEMA tidak membutuhkan dana Otonomi Khusus (Otsus) karena mengandalkan sumber daya alam Aceh.
Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap konteks bisnis daerah, isi MoU Helsinki, dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Ini bukan semata persoalan lokasi rapat, tapi soal arah dan visi besar dari pimpinan BUMD seperti PEMA. Menyingkirkan dana Otsus padahal belum ada strategi bisnis jangka panjang yang jelas, itu bukan keberanian – itu kesombongan,” tegasnya.
Forbina mendesak manajemen PEMA agar lebih terbuka, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh secara menyeluruh. Evaluasi terhadap kepemimpinan Mawardi Nur juga dianggap perlu jika terbukti tidak mampu membawa PEMA ke arah kebijakan strategis yang tepat. ***
