LENSAPOST.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan penanganan pascabencana dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi. Satgas ini dibentuk guna memastikan seluruh proses penyaluran bantuan, rehabilitasi, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak berjalan efektif dan tepat sasaran.
Mengawali tugasnya, Tim Satgas DPRA menggelar rapat kerja perdana pada Selasa (7/4/2026) di Ruang Badan Anggaran DPRA. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan anggota dewan dalam sidang paripurna sehari sebelumnya.
Satgas dipimpin oleh Tgk Anwar dari Fraksi Partai Aceh dan melibatkan sebanyak 30 anggota legislatif dari seluruh fraksi di DPRA. Pembentukan tim ini dilatarbelakangi tingginya perhatian terhadap distribusi bantuan dan percepatan pemulihan sejak bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025 lalu.
Dalam rapat tersebut, pimpinan Satgas menegaskan bahwa fokus utama pengawasan adalah memastikan kondisi masyarakat terdampak benar-benar tertangani di lapangan, tanpa terhambat persoalan administrasi maupun birokrasi.
Beberapa prioritas yang menjadi perhatian Satgas antara lain percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bireuen agar warga tidak lagi bertahan di tenda pengungsian, serta pengawasan distribusi bantuan logistik, jaminan hidup (jadup), dan rehabilitasi rumah yang dinilai belum maksimal, khususnya di Aceh Tamiang.
Selain itu, Satgas juga akan memantau pemulihan infrastruktur transportasi di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah yang sebelumnya sempat terisolasi akibat bencana. Langkah antisipasi terhadap potensi banjir susulan di daerah rawan seperti Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya turut menjadi agenda penting pengawasan.
DPRA menilai penanganan bencana tidak hanya sebatas pemulihan fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena itu, Satgas akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak.
DPR Aceh mengkhawatirkan dampak bencana berkepanjangan dapat memicu peningkatan angka kemiskinan apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi.
