LENSAPOST.NET – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk bersikap jujur serta transparan terkait kondisi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di lapangan.
Mufti menegaskan, fenomena antrean panjang di berbagai daerah tidak bisa semata-mata diklaim sebagai akibat kepanikan masyarakat atau panic buying yang dipicu konflik di Timur Tengah.
“Faktanya di lapangan berbeda. Kami menemukan di beberapa daerah banyak SPBU yang justru sudah kehabisan stok BBM, bahkan ada yang sampai menutup layanan sementara,” kata Mufti kepada Tribunnews.com, Jumat (6/3/2026).
Menurut Mufti, jika penyebab utama antrean hanya karena kepanikan masyarakat, seharusnya stok di tangki SPBU masih tersedia. Namun, temuan adanya SPBU yang kosong menunjukkan adanya persoalan pada sisi suplai atau distribusi.
“Jadi antrean panjang itu bukan hanya karena masyarakat khawatir, tetapi juga karena stok di sejumlah SPBU memang kosong,” ujarnya.
Ia juga menyinggung hasil kunjungan kerja bersama pihak Pertamina di Surabaya yang menyebutkan bahwa ketahanan stok BBM di Jawa Timur aman hingga 20 hari ke depan.
Karena itu, Mufti mendesak pemerintah untuk tidak menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Jika stok secara nasional memang aman namun distribusi tersendat, menurutnya pemerintah harus menjelaskan di mana letak permasalahannya. Sebaliknya, jika terdapat tekanan pasokan akibat situasi global, hal tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik beserta langkah mitigasinya.
“Kejujuran pemerintah penting, karena rakyat tidak bodoh. Ketika rakyat melihat SPBU tutup dan harus antre berjam-jam, sementara pemerintah mengatakan semuanya aman, maka kepercayaan masyarakat justru bisa berkurang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mufti meminta pemerintah segera menjelaskan langkah mitigasi konkret, seperti diversifikasi sumber impor atau percepatan distribusi dari terminal BBM lainnya.
Ia mengingatkan bahwa sektor energi merupakan urat nadi perekonomian. Ketidakpastian pasokan BBM, kata dia, akan berdampak langsung pada transportasi, kenaikan harga bahan pokok, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman, tetapi kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia di SPBU dan bisa diakses rakyat tanpa harus antre berjam-jam,” ungkap Mufti.
Untuk diketahui, di sejumlah daerah saat ini terpantau antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU. Fenomena panic buying ini dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan BBM akibat memanasnya konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah mengambil langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah memanasnya konflik tersebut.
Menurut Bahlil, pemerintah bersama Pertamina telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain.
“Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan Timur Tengah.
Karena itu, langkah diversifikasi impor dilakukan untuk memastikan pasokan tetap aman meski situasi geopolitik di kawasan tersebut memanas.
“Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Suplai lancar,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Selain minyak mentah, Bahlil juga merinci asal impor produk bensin Indonesia. Ia menyebutkan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun dari Amerika Serikat.
“Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri,” ucapnya.
Sementara untuk Solar, Bahlil memastikan produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional secara penuh.
Produksi tersebut, kata dia, berlangsung secara terus-menerus sehingga pasokan tidak hanya bergantung pada cadangan yang tersedia.
Ia juga menjelaskan bahwa kapasitas penyimpanan minyak Indonesia sejak lama hanya mampu menampung pasokan selama sekitar 25 hari.
Saat ini, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih berada di atas batas aman standar nasional.
“Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman,” imbuhnya.
