LENSAPOST.NET – Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan guna melindungi masyarakat dari paparan asap dan dampak ekonomi akibat bencana tersebut.
“Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian,” kata Khairul Saleh di Jakarta, Senin (19/10).
Politisi Fraksi PAN itu mengatakan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut dia, dampak kebakaran tidak hanya mengancam kesehatan warga dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.
Khairul Saleh, yang juga menjabat Ketua Kerapatan Borneo dan Sultan Banjar, menegaskan keselamatan masyarakat dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
“Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang,” ujarnya.
Kerapatan Borneo, kata dia, siap mengerahkan jejaring adat dan para pemangku wilayah kesultanan untuk membantu menyosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Dalam pertemuan khusus Kerapatan Borneo di Jakarta pada Senin (19/10), persoalan karhutla turut dibahas bersama isu ketimpangan pembangunan di Kalimantan.
Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kertanegara Gusti Kamboja, menyoroti kondisi infrastruktur jalan, pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi sumber daya alam, serta perizinan yang dinilainya semakin tersentralisasi.
Ia juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan, agar keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pulau tersebut.
