LENSAPOST.NET – Sebanyak 30 dekan dan wakil dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri (PTN) wilayah barat Indonesia mengikuti rapat kerja Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat di Grand Whiz Poins Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hukum hingga penguatan kerja sama akademik dan integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan hukum.
Dekan FHISIP UT, Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., saat membuka kegiatan mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam meningkatkan integritas akademik dan kualitas pembelajaran hukum.
Menurut dia, kerja sama antarperguruan tinggi harus diwujudkan melalui program konkret yang memberikan dampak terhadap pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa, serta penguatan budaya akademik.
“Kerja sama harus diwujudkan melalui program konkret yang berdampak pada pengembangan kurikulum yang adaptif, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa, serta penguatan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan tanggung jawab ilmiah,” ujar Meita.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi, termasuk AI, perlu diintegrasikan secara bijaksana dalam proses pembelajaran tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental pendidikan hukum.
Meita menambahkan, fakultas hukum dituntut beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, daya kritis, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan hukum dan keadilan.
Melalui forum tersebut, ia berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.
Rapat kerja itu membahas lima agenda utama. Pertama, pembentukan LAM Hukum yang ditargetkan terealisasi paling lambat akhir Desember 2026.
Kedua, rencana kunjungan akademik dan kolaborasi (Academic Visit and Collaboration) ke Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) di Malaysia.
Ketiga, pemilihan pengurus BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat periode 2026–2028. Keempat, penetapan tuan rumah pertemuan berikutnya, yakni Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada April 2027 dan Fakultas Hukum Universitas Jambi pada September 2027.
Kelima, penandatanganan perjanjian kerja sama antara FHISIP UT dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK).
Dalam musyawarah tersebut, forum menetapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H., sebagai Ketua BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat periode 2026–2028.
Posisi sekretaris dipercayakan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H., sedangkan Bendahara dijabat Dekan Fakultas Hukum USK, Prof. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.
Penetapan Zahratul Idami sebagai bendahara dinilai menjadi bentuk pengakuan terhadap kiprah dan kontribusi Fakultas Hukum USK dalam pengembangan pendidikan hukum nasional.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Kamis (15/10/2026) melalui seminar internasional bertema Global Challenges of Social and Technology Moderation in Crisis Response.
Seminar tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan akademik untuk memperkuat pertukaran gagasan dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan sosial dan perkembangan teknologi.
