LENSAPOST.NET – Aktivis lingkungan asal Aceh, Zamzami Ali, mendesak pemerintah membuka diri terhadap bantuan internasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampak asapnya kini dirasakan hingga Aceh dan sejumlah negara tetangga.
Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh (YAKATA) itu menilai keterbukaan terhadap bantuan internasional diperlukan untuk memperkuat penanganan karhutla yang terus meluas, sekaligus mencegah dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan semakin parah.
Data resmi Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar mencapai 202.004 hektare pada Januari–Juli 2026. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan belum mencakup kebakaran pada Agustus hingga Oktober.
Dalam dua bulan terakhir, Kalimantan menjadi salah satu pusat kebakaran. Api dan asap juga dilaporkan terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Papua Selatan.
Untuk menggambarkan besarnya kebakaran, luas lahan yang terbakar berdasarkan data tersebut setara sekitar tiga kali luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 661 kilometer persegi. Kalimantan Barat sendiri mencatat 38.310 hektare lahan terbakar.
Sementara itu, sejumlah pemantauan independen menunjukkan angka yang lebih besar. Auriga Nusantara mencatat sekitar 637.000 hektare lahan terbakar hingga Agustus, sedangkan Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mendekati 895.000 hektare.
Dampak kebakaran juga meluas ke luar wilayah Indonesia. Asap menyelimuti sejumlah daerah di Aceh sejak 14 Oktober. Di Malaysia, sejumlah sekolah di Johor ditutup, sedangkan kualitas udara di Singapura sempat memburuk hingga berada pada tingkat terburuk di dunia.
Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi sejak 18 Agustus. Sebanyak 63.711 kasus di antaranya dialami balita.
Adapun CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari–Agustus 2026 mencapai Rp123,1 triliun.
Zamzami mengapresiasi kerja puluhan ribu personel dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Namun, ia menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah.
Menurut dia, keterbukaan data menjadi salah satu hal penting agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terukur. Angka 639 hektare yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 12 Oktober, misalnya, merupakan luas area yang sedang dalam proses pemadaman, bukan total luas lahan yang telah terbakar.
Selain persoalan data, kebakaran yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola lahan gambut dan sistem perizinan. Zamzami menyoroti sekitar 36.000 hektare lahan terbakar di wilayah konsesi.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan hujan sebagai solusi. BMKG memperkirakan musim hujan mundur ke November–Desember, sementara fenomena El Niño diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Sebagai langkah penanganan, Zamzami mengusulkan pembasahan lahan gambut sebelum puncak kemarau, audit sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah konsesi, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Ia juga mendorong pendampingan bagi petani agar dapat membuka lahan tanpa membakar, sehingga upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh akar persoalan.
Zamzami menegaskan, keterbukaan terhadap bantuan internasional bukan bentuk ketidakmampuan pemerintah, melainkan langkah untuk memperkuat upaya bersama dalam menghadapi bencana yang berdampak luas.
“Meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan tanggung jawab agar kerugian kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak semakin dalam. Seruan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan demi keselamatan bersama,” kata Zamzami Ali.
