LENSAPOST.NET — Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan pengangkut atau penyitaan jerigen dalam mengungkap praktik dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh.
Ketua Umum PBA, Subki Mohammad Bintang, menilai penindakan terhadap pelaku di lapangan tidak akan menyelesaikan persoalan jika aparat tidak mengusut pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.
Menurut Subki, maraknya antrean BBM subsidi dan praktik pembelian dalam jumlah tidak wajar menjadi indikasi bahwa persoalan tersebut perlu dilihat sebagai sebuah jaringan, bukan sekadar pelanggaran oleh individu di lapangan.
“Jangan hanya menangkap kambing hitam di lapangan. Harus dibongkar siapa yang berada di atasnya, siapa yang menampung, siapa yang mengatur, dan siapa yang menikmati keuntungan dari praktik ini,” tegas Subki, Rabu 9 September 2026.
Ia mengatakan, aparat perlu menelusuri alur BBM subsidi sejak dari titik distribusi hingga ke pihak yang diduga menjadi penadah atau penerima akhir. Penelusuran tersebut, kata dia, penting untuk memastikan apakah praktik penyalahgunaan itu berjalan secara sporadis atau justru melibatkan jaringan yang terorganisasi.
PBA juga menyoroti dugaan adanya oknum yang memberikan ruang atau perlindungan terhadap praktik tersebut. Namun, Subki menegaskan dugaan itu harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan.
“Kalau hanya pelaku lapangan yang ditangkap, besok akan muncul pelaku baru. Tetapi kalau jaringan di belakangnya dibongkar, sumber masalahnya bisa diputus,” ujarnya.
Karena itu, PBA mendesak BPH Migas, Pertamina, Kepolisian, dan Kejaksaan memperkuat pengawasan serta melakukan penyelidikan secara terpadu terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh.
PBA meminta pengawasan tidak hanya dilakukan di SPBU, tetapi juga terhadap pola transaksi, kendaraan yang digunakan, jalur distribusi, pihak penampung, hingga dugaan aliran keuntungan dari praktik tersebut.
“Jangan berhenti pada jeriken, kendaraan atau orang yang mengangkut. Telusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang menampung dan siapa yang menerima keuntungan,” kata Subki.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Setiap praktik penyalahgunaan tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap BBM dengan harga yang terjangkau.
PBA juga meminta hasil penyelidikan dan penindakan dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aparat membongkar jaringan tersebut.
“Publik ingin melihat bukan hanya berapa orang yang ditangkap, tetapi apakah otak dan jaringan di belakangnya benar-benar disentuh. Jangan sampai yang tertangkap hanya pelaku paling bawah, sementara pemain utamanya tetap bebas,” pungkas Subki Mohammad Bintang.
