LENSAPOST.NET – Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) diminta terbuka dalam menyampaikan informasi terkait program, kegiatan, dan proyek pemerintah kepada masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age, menyahuti pernyataan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad yang menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Tarmizi meminta setiap dinas di lingkungan Pemerintah Aceh mempublikasikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik berskala besar maupun kecil, melalui website resmi SKPA maupun media massa.
“Rakyat Aceh menunggu kejujuran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk membuka informasi kepada publik. Semua kegiatan pemerintah harus bisa diketahui masyarakat,” ujar Tarmizi Age, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Informasi tersebut antara lain mencakup jenis kegiatan, lokasi proyek, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan hingga pemenang tender.
“Jangan tutupi informasi. Ini bahaya. Rakyat ingin tahu. Kapan Aceh maju kalau caranya begini terus? Tolong dibuka apa saja kegiatannya, siapa yang mengerjakan atau siapa pemenang tendernya, sehingga rakyat bisa ikut mengawal,” katanya.
Ia menilai transparansi tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Pemerintah diharapkan membuka setiap informasi kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi mengetahui ke mana anggaran digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak bagus,” tegasnya.
Tarmizi juga berharap pernyataan Wakil Gubernur Aceh tersebut diikuti seluruh pejabat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Langkah tegas yang disampaikan Wakil Gubernur harus diikuti para pejabat di setiap dinas. Dengan begitu, Aceh bisa semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad),” ujarnya.
Tarmizi yang akrab disapa Almukarram Eks Denmark mengaku prihatin karena persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi masalah serius di Aceh. Ia menilai salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah pengelolaan pemerintahan yang lebih optimal dan transparan.
“Uang dan anggaran sebenarnya selama ini tidak kurang di Aceh. Namun, negeri ini masih berada dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui program pemerintah sekaligus penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
“Perlu rakyat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setiap saat, karena setiap keputusan yang diambil berdampak langsung kepada mereka,” katanya.
Tarmizi menegaskan, keberadaan pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan lain-lain. Jangan biarkan rakyat terus menderita dan sengsara,” tutup Tarmizi Age.
