LENSAPOST.NET – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh yang berlangsung di Kota Langsa, 6 Juli 2026.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, keuangan inklusif, dan digitalisasi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengungkapkan bahwa inflasi Aceh pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,56 persen (month-to-month/mtm) atau 5,84 persen (year-on-year/yoy), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Tekanan inflasi terutama dipicu penyesuaian harga bensin nonsubsidi, musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang berdampak pada panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
“Secara spasial, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 7,25 persen, sementara terendah di Aceh Barat sebesar 3,89 persen,” ujar Agus.
BI optimistis inflasi dapat dikendalikan melalui penguatan sinergi lintas daerah. Untuk itu, BI mendorong lima langkah strategis, yakni menjaga inflasi sesuai sasaran nasional 2,5±1 persen, pelaksanaan operasi pasar yang tepat sasaran, penguatan pasokan melalui urban farming dan kerja sama antar daerah (KAD), memastikan ketersediaan distributor, serta memperbaiki kualitas data neraca pangan.
Di sisi lain, digitalisasi keuangan daerah di Aceh menunjukkan perkembangan positif. Evaluasi Championship TP2DD 2025 mencatat sembilan daerah mengalami kenaikan peringkat dan 11 daerah mengalami peningkatan skor. Selain itu, seluruh pemerintah daerah di Aceh telah mencapai tahap digital dengan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di atas 80 persen.
Sejumlah inovasi turut mendukung capaian tersebut, di antaranya penggunaan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Seudati yang terintegrasi e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara untuk pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi merupakan dua agenda penting yang saling melengkapi dalam pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota bersikap lebih preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan cadangan pangan, serta mempercepat implementasi digitalisasi keuangan agar berdampak nyata bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan daerah se-Aceh juga menandatangani tujuh komitmen bersama, antara lain menjaga stabilitas inflasi melalui strategi 4K, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mengoptimalkan program pengendalian inflasi, mempercepat implementasi ETPD, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Bank Indonesia Aceh menyambut baik komitmen tersebut dan optimistis kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPS, Kementerian Keuangan, perbankan, BULOG, dan KADIN, akan mempercepat terwujudnya stabilitas harga dan ekosistem keuangan digital yang inklusif.
“Melalui sinergi yang kuat, Aceh diharapkan mampu meningkatkan prestasi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Agus.
Kegiatan ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh, Kepala BPS Provinsi Aceh, perwakilan Kementerian Keuangan, BI Lhokseumawe, Bank Aceh Syariah, BULOG, KADIN, serta jajaran SKPA yang tergabung dalam TPID dan TP2DD.
