LENSAPOST.NET – Pengakuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, bahwa pemulihan pascabencana di Aceh belum sepenuhnya pulih, mendapat sorotan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bener Meriah.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026), Tito menyebut sejumlah sektor strategis, mulai dari perumahan, pendidikan, rumah ibadah hingga infrastruktur dasar, masih membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, meminta agar pengakuan pemerintah pusat tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan dibuktikan melalui percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di wilayah Tanoh Gayo.
“Jika pemerintah mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak, maka Tanoh Gayo adalah bukti nyata yang harus segera ditangani. Enam bulan pascabencana, masyarakat justru terpaksa patungan memperbaiki jalan nasional yang menjadi tanggung jawab negara,” kata Dahlan di Panteraya, Bener Meriah, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kondisi jalan rusak di sejumlah titik menunjukkan bahwa proses pemulihan belum berjalan sesuai harapan masyarakat terdampak. Padahal, akses tersebut merupakan jalur vital bagi distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi ribuan petani kopi di Dataran Tinggi Gayo.
YARA juga menyoroti lambannya respons pemerintah pusat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terhadap kerusakan jalan yang terus berulang pascabencana.
“Rakyat tidak membutuhkan angka-angka capaian semata. Yang dibutuhkan adalah jalan yang aman dilalui, distribusi hasil pertanian yang lancar, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dahlan mendesak Satgas PRR di bawah komando Tito Karnavian agar menjadikan rehabilitasi jalan nasional di Tanoh Gayo sebagai prioritas utama. Ia menilai, fenomena warga memperbaiki jalan negara dengan dana pribadi merupakan ironi yang tidak seharusnya terjadi.
“Ketika jalan negara rusak dan rakyat yang harus membiayai perbaikannya, maka pertanyaan yang muncul adalah di mana negara saat masyarakat paling membutuhkan kehadirannya,” pungkas Dahlan.
