LENSAPOST.NET – Perubahan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bentuk kekhawatiran atas peluang Prabowo Subianto untuk berkuasa selama dua periode.
Founder Citra Institute, Yusak Farchan, menilai protes PDIP belakangan ini terhadap program MBG—khususnya yang masuk dalam pos anggaran pendidikan pada APBN 2026—menunjukkan inkonsistensi sikap politik partai tersebut.
“Kalau mau konsisten, seharusnya sejak awal PDIP menolak program MBG agar posisi politiknya jelas. Jangan sampai terkesan oposisi nanggung,” ujar Yusak, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, PDIP semestinya sudah mengetahui bahwa alokasi anggaran MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Apalagi, Undang-Undang APBN 2026 telah melalui proses pembahasan dan persetujuan antara pemerintah dan DPR, termasuk pada tahap pengambilan keputusan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“UU APBN 2026 yang memuat anggaran pendidikan, termasuk MBG, sudah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Jadi mestinya bukan baru dipersoalkan ketika program berjalan,” jelasnya.
Yusak menduga, sikap PDIP tersebut sarat dengan agenda politik. Ia menilai partai berlambang banteng itu mulai membaca potensi elektoral Prabowo menjelang Pemilihan Umum Indonesia 2029.
“Secara politik, jika program MBG berhasil, maka posisi Prabowo akan semakin kuat. Ini tentu menjadi ancaman bagi lawan politiknya,” kata Yusak.
Ia memperkirakan, keberhasilan MBG dapat mendongkrak elektabilitas Prabowo secara signifikan. Jika itu terjadi, PDIP dinilai tidak akan diuntungkan pada kontestasi 2029.
“Kalau elektabilitas Prabowo terus menguat, maka PDIP jelas menghadapi tantangan berat di 2029. Kandidat yang mereka usung bisa kembali kalah,” pungkasnya.
