LENSAPOST.NET–Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera menjelaskan kepada publik terkait mandeknya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025.
Menurutnya, keterlambatan ini berdampak buruk terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Aceh.
“Kita sudah hampir memasuki bulan Mei, namun rakyat Aceh belum juga mendapatkan kepastian ataupun informasi yang jelas terkait realisasi APBA 2025. Ketergantungan terhadap APBA sangat tinggi, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, roda ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Alfian, Rabu 30 April 2025.
Ia menekankan pentingnya peran Gubernur dan Wakil Gubernur untuk duduk bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna membahas percepatan pembangunan.
Salah satu sorotan tajam MaTA ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang terkesan tidak transparan dan tidak serius dalam melaksanakan program pembangunan rumah dhuafa.
Dinas Perkim belum mengumumkan 1000 unit rumah dhuafa lagi dari 2000 yang telah diumumkan. Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal.
“Jadi peran Grub dan Wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang di harapkan dapat terjadi,”kata Alfian.
Alfian juga menyoroti perlunya langkah tegas dari pimpinan Aceh dalam melakukan review terhadap program-program berbasis pokok-pokok pikiran (pokir). Ia menilai banyak program tersebut lebih menguntungkan oknum tertentu daripada sejalan dengan visi dan misi pembangunan Aceh.
Terakhir, MaTA mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi di Aceh. Alfian menyebut bahwa kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur harus menjadi momentum membangkitkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
“Mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutatan perlu segera mungkin di lakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat.,” pungkas Alfian.
