LENSAPOST.NET — Sinergi pengelolaan kawasan Tugu Kilometer Nol Indonesia resmi diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Sabang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Kerja sama ini bertujuan mendorong pengembangan wisata berkelanjutan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, serta Deputi Komersial dan Investasi BPKS Sabang Teuku Ardiansyah. Kegiatan tersebut turut disaksikan Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid, Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman, serta Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain.
Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengembangkan kawasan Kilometer Nol sebagai destinasi unggulan Kota Sabang, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Sabang mendukung penuh penataan dan pengembangan kawasan agar semakin tertata, nyaman, serta mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
“Selain menjadi ikon nasional, kawasan Kilometer Nol juga memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor wisata. Karena itu, kami berharap seluruh pihak dapat terus berkolaborasi agar pengembangan kawasan ini berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Suradji di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang, Jumat (8/5).
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid menilai kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi antar unsur negara dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan Kilometer Nol agar lebih tertata dan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Sabang.
Ia menekankan pentingnya menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS agar pengembangan kawasan berjalan maksimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan wisatawan.
Sementara itu, Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko menyebut penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan serta hasil evaluasi bersama antara pemerintah daerah, BPKS, dan kementerian terkait dalam pengelolaan kawasan Kilometer Nol.
Ia menegaskan bahwa pengembangan wisata berbasis alam di kawasan Taman Wisata Alam Pulau Weh harus tetap mengedepankan prinsip konservasi, mitigasi risiko lingkungan, pengembangan ekowisata, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan komitmen bersama dalam mengembangkan wisata di wilayah barat Indonesia. Harapannya, jumlah wisatawan meningkat, UMKM semakin kuat, kesejahteraan masyarakat naik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menambahkan bahwa pengembangan kawasan Kilometer Nol telah menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis BPKS Tahun 2025–2029 sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pariwisata dan ekonomi.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap koordinasi dan sinergitas antara BPKS, Kementerian Kehutanan melalui BKSDA, dan Pemerintah Kota Sabang semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola kawasan wisata ekologis yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.
