Kenaikan harga beras beberapa ribu rupiah mungkin terlihat kecil dalam laporan ekonomi. Namun, bagi keluarga yang harus membagi penghasilan untuk belanja dapur, biaya sekolah, dan kebutuhan harian, selisih harga itu bisa mengubah banyak keputusan. Ada yang mengurangi belanja, menunda kebutuhan, atau mencari tambahan penghasilan agar kehidupan tetap berjalan.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi bukan urusan angka semata. Di balik inflasi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan suku bunga, terdapat jutaan rumah tangga yang menggantungkan harapan pada kestabilan harga serta kesempatan memperoleh penghasilan.
Ketika perekonomian dunia dilanda ketidakpastian, tantangan menjaga keseimbangan itu semakin berat. Ketegangan geopolitik, perubahan harga energi, dan gejolak pasar keuangan internasional dapat memengaruhi nilai rupiah serta biaya produksi di dalam negeri.
Di tengah keadaan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah memikul tanggung jawab yang saling berkaitan. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara Pemerintah mengelola kebijakan fiskal, pembangunan, subsidi, serta berbagai program penguatan ekonomi masyarakat.
Keduanya mempunyai kewenangan berbeda. Namun, tanpa koordinasi, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki perekonomian justru berisiko tidak menghasilkan manfaat yang optimal.
Dua Kebijakan, Satu Kepentingan Rakyat
Pada 24 September 2026, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat komitmen koordinasi fiskal dan moneter melalui lima pilar kebijakan. Kelimanya mencakup pertumbuhan ekonomi, ketahanan sektor eksternal, kecukupan likuiditas, pengendalian inflasi, serta pendalaman pasar keuangan.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto. Sementara Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar dan mencapai sasaran inflasi 2,5 persen dengan toleransi satu poin persentase.
Kesepakatan tersebut penting, tetapi masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar bahwa koordinasi antarlembaga telah dilaksanakan. Yang lebih dibutuhkan adalah kepastian bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.
Misalnya, ketika Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekonomi, dukungan pembiayaan dari sektor perbankan diperlukan agar dunia usaha dapat berkembang. Ketika Bank Indonesia berupaya menjaga inflasi, Pemerintah harus memastikan produksi dan distribusi pangan tidak terganggu.
Bank sentral tidak dapat memperbaiki jalan yang rusak dengan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, Pemerintah tidak dapat sepenuhnya menjaga kestabilan rupiah hanya melalui peningkatan belanja negara. Karena itu, sinergi bukan berarti dua lembaga menjalankan tugas yang sama, melainkan menggunakan kewenangan masing-masing untuk menjawab persoalan ekonomi yang saling berkaitan.
Ketika Stabilitas Menjadi Pilihan Sulit
Menjaga kestabilan sering kali membutuhkan keputusan yang tidak mudah. Ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat, Bank Indonesia harus mempertimbangkan langkah untuk menjaga kepercayaan pasar. Namun, dunia usaha pada saat bersamaan membutuhkan biaya pembiayaan yang terjangkau.
Situasi ini menunjukkan bahwa menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan tidak selalu dapat dilakukan melalui satu instrumen. Dalam publikasi kebijakan Bank Indonesia pada September 2026, BI-Rate dipertahankan sebesar 5,75 persen.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas di tengah tekanan global sekaligus didukung kebijakan makroprudensial yang mendorong pembiayaan produktif. Keputusan itu memperlihatkan adanya keseimbangan yang perlu dijaga.
Suku bunga tidak dapat diturunkan semata-mata untuk mempercepat pertumbuhan apabila risiko terhadap stabilitas masih tinggi. Sebaliknya, kebijakan mempertahankan stabilitas juga harus memperhatikan kebutuhan sektor usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berulang kali menekankan arah bauran kebijakan yang menempatkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan mendukung pertumbuhan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kedua tujuan itu tidak harus dipertentangkan. Stabilitas memberikan kepastian, sementara pertumbuhan membuka kesempatan.Namun, stabilitas yang terjaga tidak otomatis membuat seluruh masyarakat lebih sejahtera. Peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan tetap membutuhkan dukungan kebijakan lain.
Inflasi Pangan dan Realitas di Pasar
Bagi sebagian besar masyarakat, inflasi lebih mudah dipahami melalui perubahan harga bahan pokok daripada penjelasan dalam laporan resmi.Ketika harga cabai naik tajam, pedagang makanan harus menghitung ulang biaya produksi. Ketika harga beras meningkat, keluarga berpenghasilan rendah menghadapi tekanan belanja. Ketika ongkos pengangkutan bertambah, keuntungan petani dan pedagang dapat semakin tertekan.
Dalam keadaan demikian, kebijakan pengendalian inflasi harus menjangkau persoalan yang terjadi di lapangan.Gangguan pasokan, cuaca ekstrem, kerusakan infrastruktur, dan distribusi yang panjang tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan suku bunga saja. Diperlukan penguatan produksi, cadangan pangan, perbaikan transportasi, serta kerja sama antardaerah.
Keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah menjadi penting untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat setempat.Namun, keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya tidak berhenti pada banyaknya rapat koordinasi atau kegiatan pasar murah.
Perubahan harga yang lebih terkendali, pasokan yang tersedia, dan distribusi yang efisien merupakan ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Aceh dapat dijadikan contoh.
Laporan Bank Indonesia yang diterbitkan pada September 2026 menunjukkan ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan pada triwulan kedua. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang perdagangan, konstruksi, dan pertanian.
Pada periode yang sama, inflasi Aceh mencapai 5,84 persen.Kondisi ini memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi dan tekanan biaya hidup dapat terjadi bersamaan. Daerah dapat mencatat peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Apalagi, Aceh sedang menghadapi tantangan pemulihan akibat bencana hidrometeorologi yang turut memengaruhi produksi dan distribusi.
Karena itu, koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperbaiki kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pertumbuhan yang Tidak Sekadar Mengejar Angka
Dalam pemikiran ekonom John Maynard Keynes, kebijakan fiskal mempunyai peranan penting untuk membantu menjaga kegiatan ekonomi ketika permintaan melemah.
Namun, penggunaan anggaran juga memerlukan ketepatan sasaran. Belanja negara yang besar belum tentu menghasilkan dampak maksimal apabila tidak diarahkan kepada kebutuhan produktif masyarakat.
Pemikiran ekonom Joseph E. Stiglitz juga menunjukkan bahwa pasar memiliki keterbatasan, terutama ketika terjadi ketimpangan informasi dan kesempatan. Peran kebijakan publik menjadi penting untuk memperbaiki keadaan yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
Kedua pandangan tersebut relevan untuk membaca tantangan ekonomi Indonesia. Stabilitas moneter memang dibutuhkan, tetapi keberhasilannya harus didukung pengelolaan anggaran, penguatan sektor produksi, dan kebijakan yang memperluas kesempatan ekonomi.
Dalam perspektif ekonomi Islam, Muhammad Umer Chapra menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai unsur penting pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tidak cukup dinilai dari meningkatnya kekayaan nasional, tetapi juga dari pemerataan kesempatan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Gagasan tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh menjauh dari kepentingan manusia.Bagi pedagang kecil, pertumbuhan berarti pelanggan tetap datang dan keuntungan cukup untuk melanjutkan usaha.
Seorang petani, pertumbuhan berarti hasil panen mendapatkan harga yang layak. Bagi pekerja, pertumbuhan berarti tersedianya kesempatan kerja dan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika manfaat itu belum dirasakan, angka pertumbuhan yang tinggi masih menyisakan persoalan.
Mempertemukan Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Daerah
Indonesia memiliki kondisi ekonomi daerah yang beragam. Kawasan industri membutuhkan dukungan berbeda dengan wilayah pertanian, perikanan, atau perdagangan.
Karena itu, kebijakan nasional perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah.Di wilayah pertanian, penguatan irigasi, distribusi pupuk, akses pasar, dan pengolahan hasil panen menjadi penting. Di daerah pesisir, dukungan rantai dingin dan transportasi dapat memperbaiki pemasaran hasil tangkapan nelayan.
Sementara di sentra perdagangan dan industri kecil, akses pembiayaan, teknologi pembayaran, serta kepastian pasar dapat membantu meningkatkan produktivitas.Bank Indonesia melalui kantor perwakilannya mempunyai ruang untuk memperkuat koordinasi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, dan pengembangan sistem pembayaran.
Pemerintah daerah bertanggung jawab membenahi infrastruktur, pelayanan publik, serta lingkungan usaha.Kerja sama tersebut harus dapat dievaluasi secara terbuka. Program yang tidak menghasilkan perubahan perlu diperbaiki, sedangkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata layak diperluas.
Sinergi yang baik bukan diukur dari seringnya pejabat duduk bersama, tetapi dari kemampuan kebijakan menjawab persoalan masyarakat.
Menjaga Rupiah, Merawat Kepercayaan
Indonesia membutuhkan perekonomian yang mampu bertahan menghadapi gejolak dunia. Cadangan devisa yang memadai, sistem keuangan yang sehat, dan inflasi yang terkendali menjadi bagian penting dari ketahanan tersebut.Namun, ketahanan ekonomi pada akhirnya juga ditentukan oleh keadaan masyarakatnya.
Negara akan lebih kuat apabila petani mampu meningkatkan produktivitas, pelaku UMKM memperoleh akses pasar, dan pekerja memiliki kesempatan mendapatkan penghidupan yang layak.Karena itu, koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah tidak boleh berhenti pada kesamaan arah kebijakan. Kerja sama tersebut perlu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dari pusat-pusat ekonomi hingga desa.
Beranjak dari uraian di atas, keberhasilan tidak semestinya hanya dibaca dari stabilnya rupiah atau membaiknya indikator makroekonomi. Ia juga terlihat ketika masyarakat tidak lagi terlalu cemas menghadapi kenaikan harga, ketika usaha kecil mampu bertahan, dan ketika generasi muda mendapatkan kesempatan membangun masa depan.
Sebab, apa artinya rupiah berhasil dijaga dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat, jika masyarakat yang setiap hari bekerja keras masih kesulitan menikmati hasil pembangunan? Bukankah kekuatan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuan menjaga stabilitas sekaligus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya?
Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Tgk. Helmi Abu Bakar
Wartawan RUANGBERITA.CO Wilayah Bireuen dan Pidie Jaya
