Pernyataan yang menyebut Nahdlatul Ulama sebagai “organisasi kerumunan” layak dikritisi secara serius. Ungkapan tersebut disampaikan salah seorang petinggi parpol yang lahir dari rahim NU. Persoalannya bukan hanya soal pilihan diksi, tetapi juga soal cara memandang NU sebagai jam’iyah yang memiliki sejarah panjang, struktur organisasi, tradisi keilmuan, jaringan pesantren, ulama, santri, lembaga pendidikan, serta jamaah yang tersebar luas.
Kritik terhadap PBNU merupakan sesuatu yang sah. Ketua umum dapat dikritik, Rais Aam dapat dievaluasi, keputusan pengurus dapat dipersoalkan, bahkan arah kebijakan organisasi dapat diperdebatkan. NU tidak boleh menjadi organisasi yang kebal terhadap kritik. Tradisi pesantren sendiri justru tumbuh bersama perbedaan pendapat, munazharah, bahtsul masail, dan pertukaran argumentasi.
Namun ada batas etis yang harus dijaga: mengkritik PBNU tidak sama dengan menghina NU. PBNU merupakan struktur kepengurusan yang memiliki periode tertentu. Pengurus dapat berganti, kebijakan dapat berubah, dan keputusan dapat dievaluasi. Tetapi NU sebagai jam’iyah jauh lebih besar daripada orang-orang yang sedang memegang jabatan di tingkat pusat.
Oleh karena itu, ketika muncul kekecewaan terhadap figur atau keputusan tertentu, kritik harus diarahkan secara tepat. Jangan sampai perbedaan dengan PBNU justru berubah menjadi perendahan terhadap NU secara keseluruhan.
NU Lebih Besar daripada PBNU dan Pengurusnya
Salah satu persoalan dalam polemik organisasi merupakan kecenderungan mencampuradukkan NU, PBNU, dan individu pengurus. Padahal ketiganya tidak identik. PBNU merupakan struktur kepemimpinan tingkat pusat. Ia menjalankan roda organisasi dalam periode tertentu.
Ketua umum dapat berganti. Rais Aam dapat berganti. Jajaran pengurus pun dapat berganti. Karena itu, mengkritik PBNU bukanlah tindakan terlarang apabila kritik tersebut didasarkan pada data, argumentasi, kepentingan jam’iyah, dan tetap berada dalam koridor adab.
Namun NU bukan hanya kantor PBNU di Jakarta.,NU hidup di pesantren, dayah, madrasah, masjid, majelis taklim, perguruan tinggi, lembaga sosial, badan otonom, hingga masyarakat akar rumput. NU hidup dalam tradisi pengajian, tahlilan, istighatsah, bahtsul masail, pendidikan pesantren, pelayanan sosial, dan berbagai praktik keberagamaan yang telah berlangsung lintas generasi.
Di dalam NU terdapat kiai yang mengajar sejak pagi hingga malam. Ada guru ngaji yang mendidik anak-anak desa tanpa mengharapkan imbalan. Ada santri yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Ada jamaah yang mempertahankan tradisi keagamaan sekaligus kehidupan sosial masyarakat.
Itulah sebabnya NU tidak tepat direduksi menjadi satu figur atau satu periode kepengurusan. Jika seseorang kecewa terhadap kebijakan PBNU, kritiklah kebijakannya. Jika berbeda dengan Ketua Umum PBNU, bantahlah pandangan atau keputusannya.Jika tidak setuju dengan Rais Aam, sampaikan argumentasi secara terbuka dan beradab.
Tetapi jangan membawa seluruh NU ke dalam pertengkaran elite. Secara sosiologis pun NU tidak dapat disebut hanya sebagai kerumunan. NU memiliki struktur, sanad keilmuan, tradisi pesantren, badan otonom, lembaga pendidikan, pengalaman sosial, serta sejarah kebangsaan yang panjang. Ia telah melalui berbagai perubahan zaman dan rezim.Kerumunan mungkin bubar setelah acara selesai. NU tidak.
Kritik Boleh Keras, Tetapi Adab Jangan Hilang
Perbedaan pendapat bukan sesuatu yang asing dalam tradisi Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam berbagai masalah fikih, metode, dan cara membaca realitas. Namun perbedaan itu tidak harus berakhir pada saling merendahkan.
Di sinilah adab menjadi pembeda.Kritik yang keras tetap dapat disampaikan dengan bahasa yang bermartabat. Bahkan kritik yang baik justru menjadi lebih kuat ketika disertai argumentasi, data, dan solusi. Sebaliknya, kritik yang dibungkus penghinaan mungkin terasa keras, tetapi mudah kehilangan substansi dan legitimasi moral.
Karena itu, prinsip sederhana perlu terus dipegang: Kritiklah kebijakan, jangan merendahkan jam’iyah. Kritiklah keputusan, jangan menghina ulama.
Kritiklah kepemimpinan, jangan melukai jamaah.
Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan etikanya. Gelar akademik tidak hanya menunjukkan kemampuan intelektual, tetapi seharusnya juga tercermin dalam kedewasaan memilih kata. Begitu pula jabatan politik. Semakin strategis posisi seseorang, semakin besar pula konsekuensi dari setiap ucapan yang disampaikannya.
Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak berhenti pada gelar. Ilmu seharusnya melahirkan tawadhu’, kehati-hatian, kebijaksanaan, dan kemampuan mengendalikan lisan. Inilah yang harus menjadi perhatian seluruh elite politik yang mempunyai akar kultural di lingkungan Nahdliyin. Bahasa politik jangan sampai bertentangan dengan tradisi pesantren yang selalu dibanggakan.
Politik boleh panas, tetapi adab tidak boleh hilang. Perbedaan boleh tajam, tetapi penghormatan kepada ulama dan jam’iyah harus tetap dijaga.Justru ketika sedang berbeda, kualitas adab seseorang terlihat dengan lebih jelas.
PKB Jangan Melupakan Rahim Sejarah
Dalam konteks hubungan PKB dan NU, persoalan ini memiliki dimensi historis yang tidak dapat diabaikan. PKB memang merupakan partai politik yang memiliki kedaulatan organisasi sendiri. PKB bukan badan otonom NU dan tidak harus mengikuti seluruh keputusan PBNU.
Namun secara historis, kelahiran PKB mempunyai hubungan erat dengan aspirasi warga Nahdliyin dan para ulama pada masa Reformasi. Karena itu, kedekatan sejarah dan kultural tersebut semestinya melahirkan penghormatan yang lebih besar, bukan sebaliknya.
PKB boleh berbeda dengan PBNU..PKB boleh mengkritik PBNU. PKB boleh mempunyai sikap politik yang berbeda dengan kepemimpinan NU. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menghapus ingatan sejarah. Jangan karena telah memperoleh jabatan tinggi, seseorang lupa siapa yang dahulu membuka jalan pengabdiannya.
Jangan karena memiliki kekuatan politik, seseorang merasa lebih besar daripada tradisi ulama yang ikut membesarkan basis sosial politiknya. Ada ungkapan Jawa yang relevan: ora weruh sing nggeyong—tidak tahu siapa yang dahulu menggendongnya. Ungkapan itu memang terdengar keras, tetapi mengandung pesan moral yang penting: keberhasilan jangan sampai membuat seseorang lupa kepada akar yang ikut membesarkannya.
Politik datang dan pergi. Jabatan berubah. Koalisi dapat berganti. Tetapi pesantren, kiai, santri, dan masyarakat akan tetap hidup. Karena itu, hubungan PKB dan NU seharusnya tidak dibangun dalam kerangka saling merendahkan. Hubungan itu akan jauh lebih sehat apabila kedua belah pihak dapat saling mengkritik sekaligus tetap menghormati batas-batas etika dan sejarah.
NU Bukan Kerumunan, dan Kritik Harus Punya Batas Moral
NU bukan sekadar jumlah orang yang berkumpul. Di balik nama NU terdapat sejarah panjang pengabdian ulama, pesantren, santri, dan jamaah.NU hadir melalui pesantren yang mendidik generasi. NU hadir melalui guru ngaji yang menjaga tradisi. NU hadir melalui masyarakat yang mempertahankan amaliah. NU juga hadir dalam perjuangan kebangsaan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, menyederhanakan NU menjadi kerumunan bukan sekadar persoalan istilah. Ia berpotensi mengabaikan kompleksitas sejarah dan kehidupan sosial Nahdlatul Ulama. Di titik ini, keberanian melakukan tabayyun juga penting.
Apabila sebuah ucapan ternyata menimbulkan luka di kalangan kiai, santri, dan warga Nahdliyin, menjelaskan maksud sebenarnya bukanlah kelemahan. Jika pilihan katanya tidak tepat, mengakui kekeliruan juga bukan kehinaan.
Bahkan meminta maaf apabila diperlukan merupakan bentuk kematangan moral. Politik sering membuat orang merasa harus mempertahankan semua ucapan agar tidak terlihat kalah. Padahal dalam tradisi pesantren, keberanian mengakui kekeliruan justru merupakan bagian dari akhlak.
Jabatan politik dapat diperoleh melalui mekanisme organisasi dan pemilu. Gelar akademik diperoleh melalui pendidikan. Tetapi kehormatan tidak otomatis datang bersama keduanya. Kehormatan tumbuh dari cara seseorang menjaga akhlak, tanggung jawab, dan lisannya.
Pada akhirnya, persoalan ini mempunyai pesan yang sangat sederhana: NU bukan kerumunan. NUmerupakan jam’iyah yang dibangun melalui pengabdian panjang para ulama, pesantren, santri, dan jamaah. PBNU boleh dikritik. Kebijakan pengurus boleh diperdebatkan. Kepemimpinan boleh dievaluasi.
Tetapi jangan menghina NU. Jangan karena berbeda dengan pengurus, kemudian jam’iyah ikut direndahkan. Jangan karena pertarungan politik, kemudian para kiai ikut dilupakan. Jangan karena sedang memegang kekuasaan, seseorang merasa lebih tinggi daripada sejarah yang ikut mengantarkannya sampai ke sana.
Seorang kader boleh menjadi doktor. Boleh menjadi legislator. Boleh menjadi Sekretaris Jenderal. Bahkan boleh mencapai jabatan politik yang jauh lebih tinggi. Namun tidak ada jabatan yang membuat seseorang lebih besar daripada pengorbanan ulama, pesantren, santri, dan jamaah yang merawat NU selama puluhan tahun.
Beranjak dari paparan di atas, pesan moralnya jelas: silakan berbeda dengan PBNU, silakan mengkritik sekeras yang diperlukan, tetapi jangan menghina NU. Politik yang berakar pada tradisi Aswaja seharusnya mampu mengkritik tanpa merendahkan, berkompetisi tanpa memutus silaturahmi, serta berbeda tanpa kehilangan adab. Sebab politik akan berlalu, jabatan akan berakhir, dan konflik elite suatu hari akan selesai. Tetapi NU akan tetap hidup bersama kiai, pesantren, santri, dan jamaahnya.
Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Azwar A Gani, Kader Muda NU Aceh
