LENSAPOSTE.NET– Ketua DPW Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Kabupaten Nagan Raya, Mantayai, meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar menanggapi secara serius aspirasi masyarakat Beutong Ateuh yang menolak praktik deforestasi atau penggundulan hutan di wilayah tersebut.
Menurut Mantayai, penolakan yang disuarakan warga bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa hutan di kawasan Beutong Ateuh selama ini menjadi sumber kehidupan utama masyarakat, mulai dari menjaga ketersediaan air bersih, mencegah banjir dan longsor, hingga menopang perekonomian keluarga secara turun-temurun.
“Warga tidak menolak pembangunan, tetapi mereka menolak kerusakan yang sulit dipulihkan. Jika hutan habis ditebang, apa yang akan ditinggalkan untuk anak cucu nanti? Hanya tanah tandus dan bencana yang datang berulang kali,” ujar Mantayai, Kamis 11 Juni 2026.
Ia juga menekankan bahwa sebagai daerah yang memiliki keistimewaan, pengelolaan sumber daya alam di Aceh seharusnya mengedepankan kesejahteraan rakyat serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
Mantayai mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap suara masyarakat dengan turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi yang sebenarnya.
“Saya meminta para pengambil kebijakan untuk membuka hati dan telinga. Turunlah langsung, dengarkan suara warga, dan kaji dampak nyata yang akan ditimbulkan. Jangan sampai keputusan diambil hanya dari balik meja tanpa memahami apa yang dipertaruhkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog yang transparan dan adil antara semua pihak terkait, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Perhatian yang serius bukan hanya sekadar janji, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata yang melindungi hak rakyat dan warisan alam ini. Jangan sampai hutan yang menjadi nyawa Beutong Ateuh hilang begitu saja,” pungkas Mantayai.
