LENSAPOST.NET – Ratusan masyarakat Bireuen yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) menolak money politik mengelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Bireuen, Selasa,(3/12/2024).
GAMB ini menuntut Panwaslih Bireuen untuk mengusut tuntas para pelaku yang membagi-bagikan uang pada masa tenang jelang Pilkada Bireuen.
Mereka meminta proses hukum yang menyeluruh untuk mengungkap aktor utama di balik praktik politik uang tersebut.
Muhammad Rajief dalam orasi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Bireuen membentuk Pansus terkait dugaan kecurangan Pilkada di Bireuen.
Selain itu, juga diminta melakukan Audit terhadap KIP Bireuen mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran dan dugaan keberpihakan KIP Bireuen dan jajarannya terhadap salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Sebagai perwakilan masyarakat Bireuen, DPRK Bireuen harus berani membentuk Pansus mengungkap kecurangan Pilkada Bireuen secara menyeluruh,”kata Muhammad Rajief.
Kritikan yang keras juga disampaikan Tuih Alkhair, dalam orasinya, ia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Kapolri untuk memberikan atensi khusus melalui pendampingan khusus terhadap dugaan kecurangan proses Pilkada di Bireuen dimana Money Politik (Politik Uang) yang dimainkan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen secara terang-terangan dapat dilakukan pencegahan oleh Panwaslih Bireuen.
“Untuk itu kami minta atensi Bawaslu RI dan Kapolri untuk melakukan pendampingan khusus terhadap kecurangan pada Pilkada Bireuen,”kata Tuih.
Sementara Itu, Fadhil Juang dalam orasi meminta DPRK Bireuen mengawal sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk meraih kemenangan.
Seharusnya kata Fadhil kecurangan tersebut tak mesti dilakukan karena seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sudah menandatangani pakta intergritas supaya tidak berbuat curang, seperti Money Politik.
Aksi unjuk rasa Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) menolak politik uang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Bireuen. Setelah menyampaikan orasi, perwakilan GAMB menyerahkan petisi kepada anggota DPRK Bireuen.
Namun, petisi tersebut hanya diterima oleh Wakil Ketua DPRK Bireuen dan anggotanya. Sementara itu, Ketua DPRK Bireuen Juniadi tidak mau menerima perwakilan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. (Fajri Bugak)
