LENSAPOST.NET – Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang rapat utama Kadin Balai Saudagar Aceh, Jumat (29/5/2026), menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi pengusaha lokal Aceh melalui sinergi lintas sektor.
Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh nasional asal Aceh sekaligus pendiri HIPMI Pusat, H. Abdul Latif, sebagai pembicara utama. Turut hadir dalam forum itu sejumlah tokoh penting, di antaranya Prof. Humam Hamid, H. Firman Des, Marzuki Daud, Zubir Sahim, serta para pengusaha dan pengurus Kadin Aceh.
Acara dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Aceh, H. Ir. Muhammad Iqbal.
Dalam pemaparannya, Abdul Latif menegaskan bahwa saudagar Aceh tidak seharusnya hidup dalam kondisi ekonomi lemah, mengingat daerah ini memiliki potensi sumber daya yang sangat besar.
“Saudagar Aceh tidak boleh miskin, karena semua potensi ada di sini. Mulai dari tambang, perkebunan yang luas, perikanan laut dan darat, hingga posisi perdagangan yang sangat strategis di Asia Tenggara,” ujar Latif.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut masih terjadi, maka ada yang perlu dibenahi secara serius dalam pengelolaan dan kolaborasi antar pihak.
“Kalau saudagar Aceh masih miskin, berarti ada yang salah. Pemerintah, pengusaha, politisi, dan akademisi harus bersatu demi kepentingan Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Latif mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh Aceh di tingkat nasional telah membentuk lembaga Saudagar Aceh sebagai wadah penguatan ekonomi.
“Kami di tingkat nasional sudah memulai. Sekarang adik-adik di Aceh harus mengembangkan bersama Kadin dan asosiasi pengusaha agar kembali berjaya seperti saudagar Aceh di masa lalu,” katanya.
Namun, dalam forum tersebut, Abdul Latif harus meninggalkan acara lebih awal karena mendapat panggilan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk menghadiri pertemuan di Pendopo Gubernur.
Sementara itu, salah satu peserta, Zuhaimi Agam, yang sedianya akan menyampaikan pandangannya, menyoroti lemahnya pembinaan terhadap pelaku UMKM di Aceh.
Menurutnya, minimnya pendampingan membuat banyak UMKM tidak berkembang bahkan mengalami kebangkrutan. Selain itu, ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada pengusaha lokal.
“Masih banyak pekerjaan yang diberikan kepada anak perusahaan BUMN tanpa proses pelelangan yang terbuka, serta tidak adanya pembatasan yang jelas antara perusahaan besar dan kecil di lapangan,” ujarnya.
