LENSAPOST.NET – Menjelang berakhirnya masa tugas di Medan, Konsul Jenderal Jepang, Furugori Toru, menjamu Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dalam jamuan makan siang kehormatan di kediaman resmi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas hubungan Jepang dan Aceh, keberlanjutan program kerja sama yang telah berjalan, serta peluang kolaborasi di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi, investasi hingga pelestarian peninggalan sejarah Jepang di Sabang.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan jamuan tersebut berlangsung menjelang berakhirnya masa tugas Furugori Toru di Medan yang dijadwalkan pada pekan depan. Furugori mulai menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan pada Juni 2025, menggantikan Takonai Susumu.
Dalam pertemuan itu, Furugori memaparkan sejumlah program kerja sama dan bantuan Pemerintah Jepang untuk Aceh, terutama sejak bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004.
Berdasarkan paparan Konsulat Jenderal Jepang, pada masa tanggap darurat tsunami, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan.
Dukungan kemudian berlanjut pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui berbagai program, mulai dari pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, hingga pemulihan sektor perikanan dan fasilitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur dan ekonomi, kerja sama yang dipaparkan antara lain pembangunan PLTA Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen serta pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.
Selain itu, terdapat kegiatan survei eksplorasi minyak dan gas bumi di sekitar Lhokseumawe yang melibatkan JOGMEC, JAPEX, dan Universitas Padjadjaran.
Melalui skema bantuan hibah Grassroots, Jepang juga mendukung pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh pada 2023 senilai sekitar USD 50.031 serta bantuan alat berat untuk pemulihan bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya pada 2025 senilai sekitar USD 452.357.
Kerja sama pengurangan risiko bencana melalui JICA turut melibatkan Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang, terutama dalam pendidikan kebencanaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Pada Agustus 2026, kedua pemerintah kota juga telah menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama pemulihan dan ketahanan terhadap bencana.
Menanggapi paparan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mendukung pemulihan dan pembangunan Aceh.
Menurutnya, hubungan yang telah terbangun selama lebih dari dua dekade sejak tsunami 2004 merupakan modal penting untuk memperkuat persahabatan sekaligus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.
Wali Nanggroe juga mendorong agar hubungan yang telah terjalin dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah di Aceh terus dikembangkan.
Ia menyinggung peluang kolaborasi yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta pemerintah daerah di kawasan Aceh Barat, termasuk Meulaboh.
“Pengalaman dari berbagai kerja sama yang telah berjalan dinilai dapat menjadi referensi untuk menjajaki program serupa di kabupaten dan kota lainnya di Aceh sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah,” kata Wali Nanggroe.
Bidang yang dinilai berpeluang dikembangkan meliputi pendidikan tinggi, penelitian bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, penanggulangan bencana hingga pembangunan ekonomi masyarakat.
Wali Nanggroe menekankan bahwa kerja sama ke depan perlu dibangun secara berkesinambungan, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
Pelestarian peninggalan sejarah Jepang di Sabang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut.
Wali Nanggroe menyampaikan peluang penjajakan kerja sama penelitian dan pelestarian peninggalan militer Jepang dari masa Perang Dunia II yang masih terdapat di sejumlah kawasan di Sabang.
Peninggalan tersebut antara lain berupa gua, bunker, terowongan, dan struktur pertahanan yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang.
Sejumlah kawasan, seperti Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, dan Cot Labu, dinilai dapat dipertimbangkan untuk diinventarisasi dan dikaji lebih lanjut.
“Peninggalan tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pariwisata apabila diteliti serta dilestarikan secara bertanggung jawab,” sebut Wali Nanggroe.
Dalam konteks itu, Wali Nanggroe menyampaikan gagasan Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme sebagai konsep awal yang dapat dikaji bersama instansi dan lembaga terkait di Indonesia maupun Jepang.
Penjajakan dapat mencakup identifikasi lokasi, penelitian sejarah, dokumentasi, penilaian kondisi bangunan hingga kajian metode konservasi dan pemanfaatannya untuk pendidikan sejarah serta pariwisata berkelanjutan.
Namun, gagasan tersebut masih berupa penjajakan awal dan belum menjadi program kerja sama yang disepakati kedua pihak.
Wali Nanggroe juga menyampaikan pandangan mengenai potensi Aceh dalam pengembangan sektor kemaritiman, pelabuhan, ekonomi biru, energi bersih, konservasi lingkungan, dan industri berkelanjutan.
“Posisi geografis Sabang yang berada di jalur strategis pelayaran internasional membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi maritim sekaligus memperkuat konektivitas regional,” kata Wali Nanggroe.
Dalam pembicaraan tersebut turut disinggung sejumlah kerangka kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang yang telah tersedia, termasuk Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) serta peluang proyek transisi energi melalui Asia Zero Emission Community (AZEC).
Kerangka tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait di Aceh untuk mengidentifikasi proyek yang memenuhi ketentuan regulasi serta memiliki kelayakan teknis, komersial, dan investasi.
Selain itu, fasilitasi hubungan bisnis melalui Japan External Trade Organization (JETRO) dapat dijajaki sebagai salah satu sarana mempertemukan peluang investasi di Aceh dengan calon mitra usaha asal Jepang.
Pembahasan mengenai sektor tersebut masih berupa pertukaran pandangan dan penjajakan awal. Tidak terdapat keputusan maupun komitmen investasi tertentu dalam pertemuan itu.
Untuk menjaga keberlanjutan komunikasi antara Aceh dan Jepang, Wali Nanggroe turut menyampaikan gagasan pembentukan Aceh–Japan Strategic Cooperation Initiative (AJSCI).
AJSCI digagas sebagai platform komunikasi dan koordinasi awal bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kerja sama Aceh-Jepang.
Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk lembaga pemerintahan baru maupun mengambil alih kewenangan instansi yang telah ada.
AJSCI diarahkan untuk membantu mengidentifikasi peluang kerja sama dalam empat bidang utama, yakni pengembangan maritim dan pelestarian warisan sejarah Sabang; pengurangan risiko dan ketahanan terhadap bencana; energi bersih dan investasi berkelanjutan; serta pendidikan, teknologi, dan transfer pengetahuan.
Apabila ditindaklanjuti, pelaksanaannya tetap membutuhkan pembahasan dengan lembaga terkait serta mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme kerja sama yang berlaku di Indonesia dan Jepang.
Menjelang berakhirnya masa tugas Furugori Toru sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan, Wali Nanggroe menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian serta kontribusinya dalam memelihara hubungan persahabatan Jepang dengan Aceh.
Dalam jamuan makan siang tersebut, Konsul Jenderal Furugori Toru didampingi Konsul Suzuki dan Konsul Muda Furusawa.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh didampingi Staf Khusus Urusan Diplomasi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Perdamaian, Dr. Mohammad Raviq, serta Mohammad Adzannie Bessania.[]
