Oleh: Supriadi, Ketua Umum HMI Komisariat STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya
Sebagai bagian dari insan akademis yang senantiasa terpanggil untuk mengawal arah kebijakan publik, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Supriadi, memandang wacana pengalihan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan sekolah sebagai persoalan fundamental yang perlu dikaji secara komprehensif.
Supriadi menyambut baik dan mendukung esensi besar program MBG yang digagas pemerintah sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menyongsong Indonesia Emas.
Namun, menurutnya, sebagai gerakan yang memegang teguh nilai independensi dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, implementasi kebijakan tersebut di daerah tidak boleh terjebak pada pendekatan seremonial ataupun pembangunan fisik yang justru mengaburkan tujuan utama program.
Dari perspektif kebijakan publik dan sirkulasi ekonomi, Supriadi menilai rencana pembangunan infrastruktur dapur fisik di setiap satuan pendidikan berpotensi kontraproduktif dengan semangat efisiensi anggaran negara.
Pertama, pembangunan infrastruktur dapur baru di ribuan sekolah berpotensi membutuhkan belanja modal dan biaya pemeliharaan yang besar. Padahal, dalam kerangka efisiensi fiskal nasional, memaksimalkan keberadaan dapur serta mitra atau yayasan lokal yang telah beroperasi dinilai lebih rasional.
Menurut Supriadi, rantai pasok yang telah terbentuk di tengah masyarakat dapat menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara nyata. Apabila pelaku usaha lokal dan yayasan yang selama ini telah membangun ekosistem penyediaan pangan justru tersingkir akibat pembangunan dapur baru, hal tersebut dinilai dapat mengganggu iklim investasi yang sehat.
“Kepercayaan kepada swasta dan pelaku usaha daerah harus dirangkul, bukan dipinggirkan, demi menjaga stabilitas ekonomi mikro,” ujarnya.
Kedua, Supriadi menegaskan dunia pendidikan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target fisik program. Menurutnya, sekolah memiliki mandat sebagai pusat peradaban, ruang pembentukan karakter, serta tempat berlangsungnya proses transfer ilmu pengetahuan, bukan bertransformasi menjadi kawasan industri pengolahan pangan.
Kehadiran dapur berskala besar di lingkungan sekolah, kata dia, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari mobilitas logistik, aktivitas memasak sejak pagi, potensi asap, hingga pengelolaan limbah.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengganggu ketenangan lingkungan akademik. Guru juga dikhawatirkan terbebani dengan fungsi pengawasan di luar tugas pedagogis, sementara konsentrasi belajar peserta didik dapat ikut terdampak.
Ketiga, dari aspek tata kelola kawasan pendidikan, pendirian dapur di lingkungan sekolah juga berpotensi menimbulkan persoalan sanitasi serta pengelolaan limbah padat dan cair yang membutuhkan pengawasan ekstra ketat.
Karena itu, Supriadi mendesak pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan nasional dengan potensi dan kearifan lokal.
Menurutnya, keberhasilan program MBG dapat ditempuh melalui skema kolaborasi yang tetap merangkul dapur dan mitra lokal yang telah eksis. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat dijaga, iklim investasi lokal tetap terlindungi, dan mutu pendidikan tidak terganggu.
“Jika masih terdapat kekurangan di lapangan, fokus utama seharusnya pembenahan dan evaluasi operasional, bukan melahirkan program fisik baru yang justru berpotensi membebani keuangan negara,” tegasnya.
Selain persoalan hilir, Supriadi menilai sinkronisasi kebijakan juga perlu diarahkan pada penguatan sektor hulu. Pemerintah daerah, kata dia, harus mengambil peran aktif dalam memperkuat rantai pasok program MBG melalui sektor pertanian lokal.
Petani perlu mendapat dukungan nyata, mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga peningkatan kinerja penyuluh pertanian. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong penetapan sentra-sentra produksi pertanian daerah sebagai pemasok kebutuhan bahan pangan untuk program MBG.
Menurut Supriadi, penguatan sektor hulu merupakan diskursus yang jauh lebih mendesak untuk diwujudkan agar program MBG tidak hanya menjadi kebijakan konsumsi pangan, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat daerah.
“Sinergi ini harus berjalan seiring dengan komitmen mendorong para mitra penyedia pangan untuk terus membenahi berbagai kekurangan di dapur masing-masing,” katanya.
Ia menilai kolaborasi antara ketahanan pangan di sektor hulu dan tata kelola program di sektor hilir dapat menjadi kunci agar MBG berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi lokal maupun esensi pembangunan pendidikan.
“Yakin Usaha Sampai!”
