LENSAPOST.NET– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Aceh dilaporkan semakin memburuk dalam tiga bulan terakhir.
Kondisi ini dirasakan hampir di seluruh kabupaten dan kota, seiring meningkatnya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah.
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil, khususnya sektor transportasi, pertanian, dan perikanan.
“Kelangkaan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan mendapatkan solar subsidi,” ujar Subki dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Ia mengungkapkan, berbagai laporan yang diterima menunjukkan bahwa sopir angkutan umum kesulitan memperoleh solar di SPBU. Bahkan, di sejumlah jalur trayek, pasokan solar subsidi disebut tidak tersedia sama sekali.
“Kondisi ini semakin parah bersamaan dengan maraknya aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat seperti ekskavator. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait distribusi BBM subsidi,” tegasnya.
PBA mengajukan sejumlah pertanyaan kritis kepada pemerintah, di antaranya apakah kuota solar subsidi yang ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Aceh, serta kemungkinan adanya penyimpangan distribusi.
“Kami menduga ada potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, petani, nelayan, dan transportasi umum, bisa saja dialihkan untuk kepentingan operasional tambang,” kata Subki.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan yang berujung pada antrean panjang di SPBU, kelangkaan pasokan, hingga munculnya penjualan solar dengan harga di atas ketentuan resmi.
Menurut PBA, kelangkaan solar subsidi telah menimbulkan dampak luas, antara lain terganggunya sektor transportasi yang berimbas pada kenaikan biaya logistik dan perjalanan. Tidak hanya itu, kegiatan pertanian dan perikanan juga ikut terhambat, sehingga berpotensi mengganggu ketahanan pangan serta pendapatan masyarakat.
“Masyarakat akhirnya terpaksa membeli solar di pasar tidak resmi dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini jelas menimbulkan ketidakadilan sosial,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, PBA mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Di antaranya melakukan audit menyeluruh terhadap alokasi dan distribusi BBM subsidi di Aceh.
Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan agar solar subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, serta menambah kuota pasokan jika terbukti terjadi kekurangan.
“Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan, maupun penyelundupan BBM subsidi,” tegas Subki.
PBA berharap langkah cepat dan tegas dari pemerintah dapat segera mengatasi krisis ini, sehingga kebutuhan energi masyarakat Aceh kembali terpenuhi secara adil dan merata.
