LENSAPOST.NET — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti masih banyaknya kendala di wilayah pelosok Aceh enam bulan pasca bencana banjir dan longsor. Hal tersebut disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana di Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Persoalan utama yang disorot Gubernur yang akrab disapa Mualem itu adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Menurutnya, masih banyak sawah yang belum bisa difungsikan, serta jaringan irigasi dan jembatan yang belum pulih sepenuhnya.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi sungai di Aceh menjadi persoalan mendesak karena berdampak langsung terhadap risiko banjir dan kehidupan masyarakat di sekitar aliran sungai.
Mualem menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh. Ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional. Ia pun meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian daerah.
Selain itu, Wagub Fadhlullah memaparkan bahwa realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh saat ini telah mencapai 45 persen. Ia mendorong seluruh bupati dan wali kota agar mempercepat penyerapan anggaran tersebut.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujar Fadhlullah.
Dari pihak pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan analisis Satgas Nasional, dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.
Tito juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.
“Dari hasil analisis tim Satgas Nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujarnya.
Ia turut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen mulai tahun mendatang guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil dari 18 bupati/wali kota terdampak bencana serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
