LENSAPOST.NET – Gelombang kritik dari kalangan seniman dan budayawan Aceh terhadap Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, kian menguat.
Berbagai persoalan klasik yang telah berlangsung puluhan tahun dinilai belum mendapat solusi nyata, mulai dari minimnya dukungan, lemahnya kebijakan, hingga absennya ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
Penyair dan budayawan Aceh, Din Saja, menegaskan bahwa keluhan para seniman sejatinya bukan persoalan baru.
Ia mengungkapkan, keresahan serupa sudah muncul sejak sekitar 35 tahun lalu, bahkan menjadi salah satu alasan dibentuknya Dinas Kebudayaan Aceh.
“Kalau keluhan yang sama masih terus muncul setelah puluhan tahun, berarti ada yang perlu dievaluasi secara serius,” ujar Din Saja.
Menurutnya, keberadaan lembaga tidak cukup hanya diukur dari program seremonial, melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para pelaku budaya.
Ia bahkan menyinggung adagium satir di kalangan seniman bahwa “pejabat yang mengurus kesenian lebih sejahtera daripada seniman yang diurus.”
Kritik serupa juga disuarakan oleh Majelis Seniman Aceh (MaSA) yang mendesak Pemerintah Aceh segera membentuk Dewan Pemajuan Kebudayaan Aceh (DPKA) melalui Peraturan Gubernur sebagai amanat Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025.
Ketua Umum MaSA, Chairian Ramli, menilai tanpa langkah konkret, regulasi yang telah disahkan berpotensi hanya menjadi dokumen tanpa implementasi.
“Jangan sampai kanun hanya berhenti di atas kertas. Harus ada lembaga yang benar-benar menjalankan pemajuan kebudayaan,” tegasnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal MaSA, Thayeb Loh Angen, menyoroti belum adanya ruang dialog yang serius antara pemerintah, legislatif, dan pelaku budaya. Ia meminta agar Dinas Kebudayaan dan DPRA menyiapkan forum khusus untuk membahas arah kebudayaan Aceh, termasuk memastikan alokasi anggaran kebudayaan dalam APBA setiap tahun.
“Kebudayaan tidak boleh hanya jadi wacana. Harus ada dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari sisi pelestarian tradisi, budayawan Madya Hus mengungkapkan bahwa sejumlah warisan budaya seperti seni tutur Dikie Aceh justru bertahan karena peran masyarakat, bukan karena intervensi pemerintah.
“Kalau bukan karena masyarakat yang terus menghidupkannya, mungkin sudah lama hilang,” katanya.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap seni tradisi masih sangat minim, padahal kesenian tersebut merupakan bagian penting dari identitas Aceh.
Sementara itu, pelukis Salaudin menyoroti lemahnya dukungan terhadap seni rupa di Aceh. Ia menyebut para seniman masih menghadapi keterbatasan ruang pamer, fasilitas, hingga akses pasar.
“Seni rupa Aceh masih tertinggal. Pemerintah belum maksimal menghadirkan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan ruang pamer strategis serta program pembinaan berkelanjutan guna mendorong perkembangan seni rupa.
Secara umum, para seniman menilai kebijakan kebudayaan di Aceh masih cenderung administratif dan belum menyentuh kebutuhan riil pelaku budaya. Padahal, kebudayaan dinilai sebagai fondasi identitas dan peradaban yang semestinya menjadi prioritas pembangunan.
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan, efektivitas program, serta komitmen dalam memajukan kebudayaan.
Tanpa langkah konkret dan keberpihakan yang jelas, para pelaku budaya khawatir potensi besar kebudayaan Aceh akan terus berjalan di tempat, bahkan terancam kehilangan generasi penerus di tengah arus modernisasi. []
