LENSAPOST.NET — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah terkait realisasi program rumah layak huni di Aceh yang dinilai jauh dari harapan.
Menurut Subki, janji pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama ini hanya sebatas retorika yang berulang setiap tahun tanpa bukti nyata di lapangan.
“Setiap tahun selalu ada janji pembangunan rumah layak huni. Anggaran disebut tersedia, program diumumkan, tapi kenyataannya rakyat masih tinggal di rumah yang tidak manusiawi. Atap bocor, dinding rapuh, dan jauh dari standar kelayakan,” ujarnya dengan nada kecewa, Kamis 4 Juni 2026.
Ia menyoroti bahwa selama 21 tahun pasca-damai Aceh, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya mampu mengatasi persoalan dasar seperti hunian. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Banyak warga, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, masih bertahan di rumah-rumah tidak layak huni. Bahkan, di sejumlah gampong, ditemukan rumah dengan kondisi memprihatinkan yang tidak pernah tersentuh program renovasi maupun bantuan pembangunan dari pemerintah.
“Rumah layak huni itu kebutuhan dasar, bukan sekadar program pelengkap. Kalau setelah puluhan tahun dan anggaran besar, rakyat masih tinggal di gubuk reot, maka ada yang salah secara serius dalam pengelolaan,” tegas Subki.
Ia menilai, lemahnya pengawasan serta tidak tepat sasaran dalam distribusi anggaran menjadi faktor utama mandeknya realisasi program tersebut. Subki juga menyebut bahwa bantuan perumahan kerap tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Masalahnya bukan tidak ada uang, tapi ke mana uang itu mengalir. Jika program ini dijalankan dengan serius dan transparan, tidak mungkin masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi seperti ini,” tambahnya.
PBA pun mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program rumah layak huni, termasuk membuka data penerima manfaat secara transparan serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
“Rakyat tidak butuh janji lagi. Mereka butuh bukti. Rumah yang layak untuk ditinggali, bukan sekadar angka dalam laporan atau bahan pidato,” pungkas Subki.
