LENSAPOST.NET – Ketimpangan sosial di Aceh dinilai semakin mengkhawatirkan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, sebagian pejabat justru dinilai masih hidup dalam kemewahan dan menghamburkan anggaran daerah.
Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Muhammad Bintang, menyoroti tajam fenomena tersebut. Ia menyebut, saat ini terjadi jurang pemisah yang semakin lebar antara rakyat kecil dan kalangan elit pemerintahan.
“Di satu sisi, ratusan ribu masyarakat di gampong dan pelosok berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pendapatan tidak sebanding. Bahkan, ada keluarga yang mengalami kekurangan gizi,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).
Namun di sisi lain, lanjutnya, pejabat justru terlihat menikmati fasilitas mewah, mulai dari pesta, jamuan, hingga perjalanan dinas yang menggunakan anggaran negara.
Menurut Subki, kondisi ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan rusaknya nilai sosial dan budaya di Aceh yang selama ini menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas.
“Dalam budaya Aceh, pemimpin seharusnya menjadi yang paling merasakan penderitaan rakyat, bukan justru yang paling bersenang-senang. Ketika pejabat berpesta sementara rakyat kelaparan, itu tanda bahwa ikatan sosial telah terputus,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengelolaan anggaran seperti dana hibah, pokok pikiran (pokir), hingga dana abadi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Menurutnya, dana-dana tersebut seolah hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, kekecewaan, bahkan kemarahan di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat menggerus persatuan yang telah dibangun pasca perdamaian Aceh.
“Janji damai dan otonomi khusus jangan sampai hanya menjadi slogan. Jika kesenjangan ini terus terjadi, maka fondasi persatuan Aceh bisa terancam,” katanya.
Subki menegaskan bahwa praktik pemborosan anggaran di tengah penderitaan rakyat merupakan bentuk kejahatan sosial dan harus segera dihentikan.
Ia mendesak pemerintah agar mengalihkan seluruh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan rasa keadilan sosial.
“Kemuliaan Aceh bukan diukur dari megahnya fasilitas pejabat, tetapi dari kesejahteraan seluruh rakyatnya,” pungkasnya.
