LENSAPOST.NET – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Korek, Provinsi Aceh menyoroti kualitas proyek bronjong di Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara yang dikerjakan oleh rekanan PT. Hutama Karya. Organisasi tersebut menilai penggunaan material batu bronjong dalam proyek itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan ketahanan hasil pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPW LSM Korek, Provinsi Aceh, Irwansyah Putra, Senin (27/4/2026) di Aceh Tenggara. Ia menyatakan bahwa proyek bronjong yang saat ini tengah berjalan menjadi perhatian publik karena diduga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam dokumen teknis pekerjaan.
Menurutnya, dugaan ketidaksesuaian terletak pada ukuran material batu yang digunakan sebagai material utama bronjong. Batu yang digunakan disebut-sebut diambil dari material sekitar lokasi proyek, namun ukuran dan kualitasnya dianggap tidak memenuhi kriteria teknis yang semestinya.
Padahal, dalam proyek konstruksi seperti bronjong, ukuran batu memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan struktur terhadap arus air dan potensi erosi.
“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kami melihat ukuran batu yang digunakan relatif kecil dan tidak seragam. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan,” ujar Irwansyah.
Lebih lanjut dijelaskannya, dimana proyek bronjong tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah abrasi dan kerusakan bantaran sungai, khususnya di wilayah yang rawan longsor atau banjir.
Oleh karena itu, kualitas material dan pengerjaan menjadi faktor utama agar proyek tersebut dapat berfungsi secara optimal dan bertahan dalam jangka panjang.
Irwansyah menilai, jika benar terjadi penyimpangan dalam penggunaan material, maka hal tersebut dapat berdampak serius terhadap efektivitas proyek. Bronjong yang dibangun dengan material tidak sesuai spesifikasi berpotensi cepat rusak, terutama saat menghadapi debit air tinggi.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pengawasan dari pihak terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dimana menurutnya, seharusnya ada pengawasan ketat dari konsultan pengawas maupun instansi teknis guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar.
“Kami meminta pihak terkait untuk tidak tutup mata. Pengawasan harus dilakukan secara serius agar proyek yang menggunakan anggaran negara ini tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
DPW LSM Korek itu juga mendesak pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran, mereka meminta agar pihak yang bertanggung jawab untuk segera ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita akan terus mengawal perkembangan proyek bronjong di Kecamatan Ketambe ini hingga tuntas,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ketua DPW LSM Korek Provinsi Aceh itu juga menyoroti dengan tidak dilibatkannya warga sekitar sebagai pekerja lokal. Menurutnya, proyek yang dibiayai oleh negara seharusnya memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar, baik dari sisi infrastruktur maupun peluang ekonomi.
“Proyek ini menggunakan material dari sekitar lokasi, namun ironisnya masyarakat setempat tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemberdayaan lokal,” ujar Irwansyah.
Ia menjelaskan bahwa dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang berada di daerah, keterlibatan masyarakat lokal menjadi hal penting. Selain untuk meningkatkan perekonomian warga, langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi konflik sosial serta menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPW LSM Korek, Provinsi Aceh tersebut, hingga berita ini di Publish, pihak rekanan PT. Hutama Karya belum memberikan keterangan resminya. []
