LENSAPOST.NET – Di saat ribuan warga masih berjuang menata kembali hidup mereka di atas puing-puing sisa bencana.
Temuan pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 operasional kepala daerah. Alih-alih menunjukkan efisiensi demi percepatan pemulihan ekonomi warga, dari dokumen anggaran yang terlihat justru menampilkan angka-angka fantastis untuk kebutuhan tersier dan seremonial pejabat.
Berdasarkan data alokasi dana untuk konsumsi dan kenyamanan di lingkungan “Pendopo” Bupati mencapai angka yang memicu tanda tanya, tercatat anggaran makanan dan minuman kebutuhan rumah tangga bupati Rp420 juta, Makan Minum Jamuan Tamu mencapai Rp600 juta.
Ironisnya lagi, terdapat pos khusus untuk Open House senilai Rp120 juta hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah
Sektor penampilan pun tak luput dari guyuran dana segar. Di saat banyak warga kehilangan harta benda, anggaran untuk Pakaian Dinas dialokasikan sebesar Rp130 juta dan biaya Laundry keperluan rumah tangga bupati yang mencapai Rp45 juta per tahun.
Pada belanja interior, menunjukkan adanya pengadaan Karpet senilai Rp138 juta dan Gorden sebesar Rp50 juta untuk ruang kerja bupati. Bagi warga yang rumahnya mungkin masih beratap terpal, angka untuk selembar karpet ini tentu terasa seperti luka yang digarami.
Begitu juga anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati yang menyentuh angka Rp1.5 Miliar. Angka Fantastis di Balik SPPD seolah-olah “terbang” ke luar daerah menjadi prioritas di atas pemulihan warga di dalam daerah.
Seorang warga yang menghadiri acara Open House saat hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Pendopo Bupati Bireuen menu yang disajikan berupa Lontong Rendang kacang
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M.Nasir saat dimintai tanggapan menyebutkan anggaran sedemikian untuk Bupati Bireuen tak rasional, Pemerintah Kabupaten Bireuen kehilangan hati nurani. Di saat rakyat Bireuen masih bergelut dengan lumpur, kehilangan tempat tinggal, dan berjuang menyambung hidup pasca banjir, pemerintah daerah justru mempertontonkan wajah anggaran yang tidak hanya tidak peka—tetapi juga mencederai rasa keadilan publik.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret nyata ketimpangan moral dalam pengelolaan anggaran publik oleh Bupati Bireuen,”kata Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M.Nasir,Kamis,(2/4/2026)
Kata Murni Kalau dalam kondisi bencana saja anggaran masih dipakai untuk hal-hal yang tidak mendesak, maka publik patut curiga sebenarnya anggaran ini untuk pelayanan atau untuk kenyamanan kekuasaan?”
“Jangan biasakan publik melihat pemborosan lalu diminta diam. Ini uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, bukan dinikmati.”sebut Murni M Nasir.
Untuk itu GeRAK Bireuen mendesak pemangkasan total anggaran tidak prioritas, Mengalihkan seluruh anggaran tersebut untuk pemulihan korban banjir dan Membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran daerah, Menghentikan praktik pemborosan di tengah situasi krisis.
“Jika ditemukan penyimpangan, mendorong penegakan hukum tanpa kompromi,”sebut Murni M Nasir.
Dihubungi terpisah Pj Sekda Bireuen Hanafiah selaku Penguasa Anggaran (PA) di Sekretariat Daerah mengatakan anggaran sedemikian sudah rasional. “Malah kita lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah lain. Menurut saya itu sudah sesuai,”kata Hanafiah dihubungi,Kamis,(2/4/2026) dari Banda Aceh. [FB]
