LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Taufik A Rahim, menyoroti keras dinamika politik kekuasaan di Aceh yang dinilai sarat kepentingan keluarga, khususnya terkait penunjukan komisaris Utama (Komut) di PT Pema Global Energi.
Menurutnya, pengisian jabatan strategis di badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tidak mencerminkan prinsip meritokrasi dan berpotensi melanggar etika politik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penempatan posisi komisaris tanpa melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang transparan menimbulkan kesan kuat adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” ujar Taufik dalam keterangannya.
Ia menilai, fenomena ini bukan sekadar persoalan layak atau tidak layak, melainkan menyangkut etika publik dan keadilan bagi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda yang memiliki kompetensi namun minim akses terhadap jabatan strategis.
Taufik juga menyinggung kondisi sosial-ekonomi Aceh yang dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 5,5 persen atau sekitar 149 ribu orang per Februari 2025. Sementara angka kemiskinan berada di kisaran 12,33 persen atau lebih dari 700 ribu jiwa.
“Di tengah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, publik justru disuguhi praktik politik yang cenderung mengakomodasi kepentingan keluarga. Ini tentu melukai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia mengkritisi rangkap jabatan yang melibatkan lingkaran keluarga elite politik, mulai dari posisi sosial hingga jabatan strategis di lembaga dan organisasi daerah. Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tata kelola pemerintahan Aceh.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa jabatan publik, terlebih di BUMD seperti PGE, tidak boleh dijadikan ruang eksperimen politik atau pemenuhan kepentingan pribadi dan keluarga.
“BUMD dikelola dengan uang rakyat melalui APBA. Maka, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang berkompeten dan berintegritas, bukan berdasarkan kedekatan kekuasaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta memperburuk masa depan pembangunan Aceh.
Taufik mendorong agar pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan jabatan strategis, khususnya di sektor energi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpengaruh besar terhadap masa depan daerah.
“Jika terus dibiarkan, ini bukan hanya soal etika, tetapi juga ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan dan masa depan generasi Aceh,” pungkasnya.
