LENSAPOST.NET– Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari kalangan akademisi.
Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr Taufik A Rahim, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut.
Ia menilai antrean panjang BBM yang terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh telah meresahkan masyarakat, terutama karena BBM merupakan kebutuhan utama bagi mobilitas kerja dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, situasi ini menjadi pertanyaan besar terkait peran dan kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Antrean minyak yang panjang beberapa hari ini di SPBU seluruh Aceh sangat meresahkan dan mengganggu aktivitas rakyat. BBM merupakan kebutuhan primer untuk mobilitas produksi, kerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Taufik dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti kondisi antrean yang terjadi hingga larut malam bahkan menjelang waktu sahur di tengah bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Banyak warga terpaksa meninggalkan kendaraan mereka di SPBU demi mendapatkan BBM.
Taufik menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terdapat indikasi permainan mafia minyak atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat, maka aparat dan pemerintah harus segera mengambil langkah tegas.
“Jika ada permainan mafia minyak, maka harus segera diatasi dan ditindak. Jangan sampai kondisi ini semakin menyengsarakan rakyat, apalagi di tengah bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Aceh saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan lain, mulai dari dampak bencana banjir bandang hingga kerusakan lingkungan yang mempengaruhi masa depan kehidupan masyarakat.
Karena itu, Taufik berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian terhadap distribusi dan ketersediaan BBM agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Rakyat Aceh membutuhkan kepastian. Jangan sampai masyarakat merasa frustasi karena pemerintah dianggap abai terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya.
