LENSAPOST.NET – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Sorotan ini disampaikan langsung oleh Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, yang menilai adanya kejanggalan dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Menurut Nasruddin, lanjutan pembangunan RS Regional Meulaboh justru dihilangkan dari daftar program tahun ini. Sementara itu, anggaran lanjutan pembangunan RS Regional Tapaktuan malah mengalami pengurangan dari sebelumnya Rp15,9 miliar menjadi Rp13,8 miliar.
“Padahal pada tahun 2025 tendernya dibatalkan. Seharusnya anggaran itu dilipatgandakan menjadi sekitar Rp32 miliar agar pembangunan bisa dikejar,” ujar Nasruddin dalam keterangannya.
Ia menilai Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kesehatan, tidak menunjukkan kepekaan terhadap pentingnya keberadaan fasilitas kesehatan yang representatif di kawasan Barat Selatan. Menurutnya, rumah sakit regional di wilayah tersebut sangat dibutuhkan sebagai rujukan utama masyarakat.
“Idealnya setiap tahun dianggarkan minimal Rp30 miliar untuk RS Regional Meulaboh dan RS Regional Tapaktuan agar pembangunan bisa tuntas dan memenuhi standar,” tegasnya.
Selain itu, Nasruddin juga menyoroti peran anggota DPRA dari daerah pemilihan (dapil) 9 dan dapil 10. Ia mempertanyakan kontribusi nyata para wakil rakyat tersebut dalam memperjuangkan sektor kesehatan di wilayahnya.
“Anggota DPRA seharusnya sensitif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan. Jangan hanya fokus pada polemik Pergub JKA, sementara persoalan yang lebih substantif justru diabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan RS regional yang lengkap dari sisi fasilitas dan peralatan akan mengurangi beban rujukan pasien ke RSU dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh yang selama ini kerap mengalami antrean panjang.
Lebih lanjut, TTI mendesak Gubernur Aceh, yang akrab disapa Mualem, untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan menambah anggaran lanjutan pembangunan RS regional melalui APBA Perubahan (APBA-P).
“Ini harus menjadi prioritas. Jika perlu, anggaran ditambah pada APBA-P agar pembangunan tidak terus tertunda,” ujarnya.
Nasruddin juga mengingatkan anggota dewan agar tidak hanya fokus pada pokok-pokok pikiran (pokir) dalam paket pengadaan, tetapi turut mengarahkan anggaran tersebut untuk pembangunan RS regional di dapil masing-masing.
“Pokir itu bisa dimanfaatkan untuk hal strategis seperti pembangunan rumah sakit. Bahkan kalau disebut tidak dibatasi, kenapa tidak diarahkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” tutupnya.
