LENSAPOST.NET – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang untuk menyikapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Tim pengelolaan tambang Muhammadiyah akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan penunjukan Muhadjir sebagai ketua tim tambang tak ada kaitannya dengan jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, melainkan sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah.
“Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK,” kata Haedar dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
“Jadi mohon jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” sambungnya.
Haedar menegaskan keputusan PP Muhammadiyah untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Prinsipnya, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.
“Kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan juga sebaliknya karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini,” tegasnya.
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pihaknya siap mengelola usaha pertambangan yang diberikan pemerintah. Keputusan itu diambil usai menerima segala bentuk masukan serta pengkajian mendalam.
“Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut,” kata Abdul Mu’ti.
Seperti diketahui, kritik ‘tarik tambang’ muncul di media sosial usai terhembus kabar Muhammadiyah menyetujui pengelolaan tambah yang diberikan pemerintah. Bendum PP Muhammadiyah Hilman Latief sebelumnya merespons kritik tersebut.
Hilman awalnya berbicara mengenai amal usaha Muhammadiyah di level terbawah. Dia ingin amal usaha tersebut terus bisa berjalan dan meluas.
“Kami ingin Persyarikatan Muhammadiyah itu bisa menjaga keberlangsungannya. Keberlangsungan amal usaha di level terbawah karena di situlah umat berada, sekolah TK, SD-nya bagus, vibrant, melayani masyarakat, financing-nya juga bagus, bisnisnya berjalan, bisa ekspansif,” kata Hilman dalam paparan saat acara penandatanganan MoU dengan bank di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).
Barulah kemudian setelah itu Hilman menyinggung soal keriuhan di media sosial. Hilman menanggapi istilah ‘tarik tambang’ yang muncul di media sosial setelah Muhammadiyah dikabarkan menyetujui pengelolaan tambang.
“Saya nggak tahu ke depan Muhammadiyah merambah apa, karena di social media sedang riweuh. Sedang tarik tambang, di social media. Itulah negara demokrasi dan kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan,” ujar Hilman.
Hilman Latief tak memungkiri jika gambaran pengelolaan tambang di masyarakat maupun kadernya lebih banyak mengenai hal negatif. Dia mengatakan banyak kader Muhammadiyah juga yang masih ragu dan menginginkan kepastian.
“Bisnis tambang yang mungkin image-nya persepsi di publik dan memang di lapangan ada salah kaprah salah kelola ini-itu, tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian, perspektifnya apa sih dan lain-lain. Tapi saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial, dan semoga tajdid ini berhasil,” jelasnya. [detik.com]
