LENSAPOST.NET – Mitra pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Rijka Aulia Syaputra, meminta agar pelaksanaan program MBG tetap dikelola melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan dialihkan ke sekolah.
Menurut Rijka, pengelolaan MBG oleh sekolah berpotensi mengganggu proses belajar dan mengajar karena pihak sekolah harus menangani kegiatan produksi dan distribusi makanan dalam jumlah besar.
“Kalau pengelolaannya dialihkan ke sekolah, tentu akan sangat mengganggu proses belajar mengajar. Karena itu, kami berharap MBG tetap dikelola oleh dapur SPPG agar pelaksanaannya lebih profesional,” kata Rijka kepada LensaPost di Banda Aceh, Jumat 11 September 2026.
Ia menilai, pengelolaan MBG membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyiapkan makanan dalam jumlah besar.
Karena itu, menurutnya, pekerjaan tersebut lebih tepat ditangani oleh tenaga profesional yang memang bertugas mengelola dapur MBG.
Selain aspek profesionalitas, Rijka juga menyoroti persoalan higienitas. Ia menilai produksi makanan untuk peserta didik dalam jumlah besar membutuhkan fasilitas dengan standar sanitasi, pengawasan, serta sistem pengelolaan pangan yang terukur.
“Dari sisi higienitas juga lebih terjamin jika dikelola melalui dapur yang memang dipersiapkan untuk produksi makanan dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kondisi dan kapasitas kantin sekolah belum tentu seragam. Tidak semua kantin memiliki fasilitas maupun sarana pendukung yang memadai untuk memenuhi standar pengolahan makanan dalam jumlah besar.
Meski demikian, Rijka berharap seluruh pekerja di dapur MBG tetap konsisten menerapkan prosedur kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahapan pengolahan makanan.
“Bagaimanapun, pekerja di dapur MBG juga harus menjalankan proses pengolahan makanan sesuai standar higienis. Jangan sampai karena jumlah produksi besar, aspek kebersihan justru diabaikan,” katanya.
