Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur RI Tembus Rp2.580 Triliun

Ilustrasi - Foto: Getty Images
Ilustrasi - Foto: Getty Images

LENSAPOST.NET – Selisih pendanaan atau funding gap Indonesia di bidang infrastruktur ternyata mencapai Rp 2.058 triliun. Untuk menyiasati hal tersebut Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menempuh sebuah strategi. Apa itu?

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) sekaligus Perwakilan Generasi Muda DJPI Erna Hutagalung, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan investasi pada bidang infrastruktur dalam kurun 2020-2024 sebesar Rp 2.058 triliun.

Namun ada tantangan pemenuhan funding gap kebutuhan investasi untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan, ia menjelaskan financing gap mencapai sebesar 70% dari indikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, hanya sebesar 30% dari total kebutuhan tersebut yang mampu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tema yang diangkat pada kegiatan ini didasari tantangan pemenuhan funding gap kebutuhan investasi untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan sebesar 70% dari indikasi kebutuhan periode 2020-2024 sebesar Rp 2.580 triliun,” ujar Erna di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Alhasil, PUPR pun mencari pembiayaan alternatif pembiayaan dengan skema KPBU. Namun, Erna mengatakan bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan skema itu, PUPR melalui DJPI menggagas transformasi penyelenggaraan KPBU dengan strategi Three Bold Actions.

Three Bold Actions terdiri dari tiga langkah yakni fast track, kedua peningkatan kepastian investasi, dan penerapan prinsip environmental, social, dan governance (ESG) dalam proyek bidang KPBU.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis KPBU melalui penerapan konsep Three Bold Actions dengan mengeksplorasi, mitigasi, dan mengidentifikasi resiko apa saja yang harus dimitigasi di Three Bold Actions sehingga transparansi dan akuntabilitas tata kelola KPBU terjaga,” jelasnya.

Adapun dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Dirjen DJPI Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, mengungkap bahwa PUPR adalah kementerian yang paling dominan melaksanakan proyek KPBU di Indonesia. Karenanya, diperlukan approach atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan penyiapan proyek dan target pemenuhan funding gap.

Herry kemudian menjelaskan lebih rinci soal Three Bold Actions. Pertama untuk Fast Track PPP, ia mengatakan metode ini ditempuh untuk mempercepat proses KPBU dengan tetap menjaga kualitas dokumen yang dihasilkan serta standarisasi dokumen yang diperlukan.

Kedua, memberikan kepastian investasi, hal ini dilakukan melalui perluasan penjaminan infrastruktur, VGF, Hybrid Annuity Model, dan jaminan pendapatan minimum/Minimum Revenue Guarantee (MRG). Ketiga, penerapan ESG, konsep tersebut diterapkan sebagai respons tantangan perubahan iklim dan juga berorientasi pada “green financing”.

“Tindakan penting yang kami usulkan adalah konsep Three Bold Actions sebagai bagian dari transformasi kebijakan dalam pelaksanaan KPBU, khususnya di Kementerian PUPR”, ucapnya Selasa (27/10).

Dalam agenda Creative Infrastructure Financing Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut baik acara itu. Menurutnya, generasi lama dan tua PUPR memerlukan penjelasan lebih rinci soal konsep Three Bold Actions.

“Enggak hanya untuk generasi muda, generasi kami pun perlu ilmu ini. Sehingga ini kan ilmu-ilmu baru financing, khususnya saya pribadi, saya financing ini nol betul, makanya selalu dengerin tentang financing di infrasruktur,” tegas Basuki. [detik.com]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *