LENSAPOST.NET— Seruan untuk mencopot Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mulai menggema di tengah masyarakat. Salah satu desakan tersebut datang dari Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Subki Mohammad Bintang.
Desakan itu muncul menyusul adanya informasi terkait pengadaan kendaraan bermotor atau mobil yang diduga menggunakan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi korban konflik di Aceh.
Subki menilai persoalan tersebut sangat memprihatinkan dan perlu ditelusuri secara cepat, terbuka, dan transparan. Apalagi, anggaran yang dipersoalkan disebut memiliki nilai besar, sementara para korban konflik, mantan kombatan, dan mantan tahanan politik masih banyak yang hidup dalam keterbatasan.
“Jika benar ada indikasi penyelewengan, maka yang pertama kali harus dimintai pertanggungjawaban adalah pimpinan lembaga. Dana yang seharusnya untuk membantu kehidupan korban konflik tidak boleh dialihkan untuk keperluan lain, apalagi untuk pengadaan kendaraan operasional yang tidak mendesak,” ujar Subki Mohammad Bintang, Sabtu 22 Agustus 2026.
Menurutnya, PBA juga telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen penganggaran, proses pengadaan, serta peruntukan dana yang digunakan.
“Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang rakyat digunakan, terutama anggaran yang diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan,” katanya.
PBA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan menuntut kejelasan atas persoalan tersebut. Hal itu dinilai penting agar amanah yang diemban BRA tidak tercoreng dan hak-hak korban konflik dapat terpenuhi sebagaimana semangat perdamaian Aceh.
“Jika terbukti ada pelanggaran, maka proses hukum dan pertanggungjawaban harus berjalan tanpa pandang bulu. Dan jika pimpinan tidak mampu menjaga amanah, maka pencopotan adalah konsekuensi yang wajar,” tambahnya.
