Umum  

Inspirasi Dunia Akademik, Dr. T.R. Fahsul Falah Raih Doktor Kedua di Universitas Pasundan

LENSAPOST.NET – Prestasi gemilang kembali ditorehkan Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri. Ia resmi meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, usai sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor, Selasa (30/6).

Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena merupakan gelar doktor kedua yang diraih Dr. Fahsul Falah, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Ilmu Lingkungan. Konsistensinya dalam menempuh pendidikan tinggi mencerminkan komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas kepemimpinan birokrasi, serta dorongan terhadap reformasi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan inspiratif yang mencerminkan perjalanan akademiknya.

“Mereka bilang impian saya terlalu besar, saya bilang Tuhan saya lebih besar. Keyakinan kepada Tuhan memberi keberanian untuk bermimpi dan mewujudkannya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya dan berusaha sepenuh hati,” ujarnya.

Disertasi yang diangkat berjudul “Pengaruh Learning Organization, Kompetensi Pegawai, dan Budaya Organisasi terhadap E-Government serta Implikasinya pada Efektivitas SPBE di BSKDN.” Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi penguatan reformasi birokrasi dan percepatan transformasi digital pemerintahan di Indonesia.

Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap ASN di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), penelitian tersebut membuktikan bahwa learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi e-government. Dampaknya, efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut meningkat secara signifikan.

Dalam sidang promosi, Dr. Fahsul Falah menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan kompetensi aparatur, dilanjutkan dengan pembentukan budaya organisasi yang adaptif, hingga melahirkan organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu berinovasi secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak semata ditentukan oleh teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, serta kepemimpinan yang mampu menciptakan ekosistem pembelajaran dalam organisasi.

Sidang promosi doktor dipimpin Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc. Bertindak sebagai Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA, didampingi Co-Promotor Prof. Dr. H. Horas Djulius, S.E. dan Dr. Atty Tri Juniarti, S.E., M.Si.

Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Unpas, Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S., serta Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen, Prof. Dr. H. Jaja Suteja, S.E., M.Si., berperan sebagai penelaah sekaligus penguji. Turut hadir Ketua Puslitabmas Unpas, Dr. Yusuf Arifin, S.Si., M.M., melengkapi jajaran akademik dalam sidang tersebut.

Para penguji memberikan apresiasi terhadap kualitas penelitian, kedalaman analisis, serta relevansi disertasi dalam menjawab kebutuhan reformasi birokrasi nasional.

Keberhasilan meraih gelar doktor kedua ini menjadi bukti bahwa pengabdian di birokrasi dapat berjalan selaras dengan produktivitas akademik. Sosok Dr. T.R. Fahsul Falah menunjukkan bahwa aparatur negara tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan ilmiah sebagai solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda, akademisi, dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, riset, dan inovasi. Di tengah percepatan transformasi digital, kehadiran pemimpin birokrasi yang memiliki kekuatan akademik dan pengalaman praktis menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.