LENSAPOST.NET — Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Pengurus Cabang (PC) Aceh Besar mendorong penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menghadapi persoalan kebencanaan, khususnya kekeringan dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah.
Hal itu mengemuka dalam audiensi PII PC Aceh Besar dengan Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil, bersama sejumlah pemangku kepentingan daerah di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Sibreh, Jumat (14/8/2026).
Ketua PII PC Aceh Besar, Variadi, mengatakan kondisi kebencanaan yang terjadi saat ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga didukung perencanaan teknis dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, PII siap mengambil bagian melalui kontribusi tenaga dan keahlian keinsinyuran dalam membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan teknis yang berkaitan dengan pembangunan maupun kebencanaan.
“Persoalan kebencanaan menjadi salah satu fokus yang kami bahas. Penanganannya tentu membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, PII dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Variadi.
Selain membahas kondisi kekeringan dan angin kencang, audiensi tersebut juga menyoroti Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas keinsinyuran dalam pembangunan Aceh Besar.
IKD dinilai penting untuk mendorong optimalisasi peran tenaga keinsinyuran, terutama dalam memastikan berbagai proses pembangunan daerah memiliki dukungan kompetensi teknis yang memadai, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, Ir. Syahrial Amanullah, ST., turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Audiensi juga dihadiri jajaran dan anggota PII PC Aceh Besar serta Pengurus PII Wilayah Aceh, Prof. Dr. Taufiq Saidi.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara PII dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terutama dalam menghadirkan pendekatan berbasis keinsinyuran untuk menghadapi persoalan kebencanaan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.
