LENSAPOST.NET – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ditetapkan sebagai SKPA sangat inovatif. Bersama 20 SKPA lainnya, DPKA menerima penghargaan pada acara Anugerah Inovasi Aceh, Kamis (7/11/2022) di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Anugerah Inovasi diselenggarakan oleh Bappeda Aceh. Acara itu dihadiri 250 peserta, yang terdiri dari Bupati dan Walikota se-Aceh, Forkopimda, Sekretariat Daerah Aceh, para kepala SKPA, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Akademisi, Lembaga vertikal, unsur perbankan dan swasta, Badan Litbang se-Sumatera, media, CSO/LSM, tokoh masyarakat, serta agen inovasi SKPA.
Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan acara ini sesuai PP 38/2017 tentang inovasi daerah, Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah serta Peraturan Gubernur Aceh 19/2021 tentang penyelenggaraan inovasi Aceh.
Menurut dia, pelaksanaan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh telah dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain, Bimtek penilaian indeks inovasi daerah Provinsi Aceh pada 11 Agustus 2022, dan Desk pembahasan inovasi SKPA pada 24 – 30 Agustus 2022. Setelah itu, rapat pembahasan indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada 6 September 2022 serta coaching clinic pada 9 September 2022. “Terakhir rapat pleno indeks inovasi daerah di Takengon pada 16 – 17 September 2022,” ujar Ahmad Dadek
Pada acara Anugerah Inovasi Aceh, Pj Gubernur Aceh memberikan kata sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, yang sekaligus membuka acara. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa inovasi merupakan kunci dan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan, baik dari aspek pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.
Kemampuan menciptakan pembaharuan, lanjutnya, menjadi sebuah keharusan di era disrupsi seperti saat ini. Karena itu, penyelenggara pemerintahan dapat menginternalisasikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, dengan mengesampingkan konflik kepentingan.
Dia juga mengingatkan, bahwa program harus berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. “Semua aspek tersebut merupakan akumulasi dari upaya kita semua untuk melakukan pembaharuan, tidak terjebak dengan rutinitas yang biasa namun terus menciptakan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Bustami.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra, menyatakan, pihaknya terus meningkatkan inovasi–inovasi dalam setiap bidang dan pelayanan di dinas tersebut. Seperti halnya pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kearsipan Aceh, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, sementara di bidang perpustakaan ada I-Pustaka Aceh.
Dalam kegiatan tersebut juga diadakan penandatanganan serah terima akun Srikandi pemerintah Aceh antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan Badan Kepegawaian Aceh.[]
