LENSAPOST.NET – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (UMA), Dr. Taufik A. Rahim, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia terkait penyaluran bantuan untuk sektor pertanian di Aceh.
Menurut Taufik, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, kondisi pertanian dan persawahan di Aceh, khususnya pascabanjir bandang, masih mengalami kerusakan serius, termasuk degradasi ekosistem dan lingkungan hidup yang belum tertangani secara optimal.
“Pernyataan itu sangat miris dan memalukan, apalagi disampaikan dalam forum resmi bersama Pemerintah Aceh. Faktanya, kehidupan petani yang terdampak justru semakin terpuruk, tidak berdaya, bahkan jatuh dalam kemiskinan,” ujar Taufik.
Ia juga menyoroti sikap Gubernur Aceh dalam pertemuan tersebut yang dinilai tidak memberikan respons tegas terhadap pernyataan Menteri Pertanian. Menurutnya, sikap diam tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan di hadapan pemerintah pusat.
“Ketika tuduhan atau klaim seperti itu dilontarkan, seharusnya ada klarifikasi atau bantahan berbasis data. Namun yang terlihat justru diam dan hanya tersenyum, ini sangat memalukan di depan publik dan jajaran pemerintah sendiri,” katanya.
Taufik menilai kondisi ini mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik peran juru bicara pemerintah daerah yang dinilai tidak memiliki kekuatan politik dalam merespons isu strategis. Menurutnya, pembelaan yang muncul justru tidak mewakili kebijakan resmi dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian persoalan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah model kepemimpinan seperti ini masih layak disebut sebagai pemimpin pejuang atau justru mencerminkan kelemahan dalam mempertahankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Taufik menambahkan, masyarakat Aceh saat ini berada dalam kondisi sulit akibat dampak bencana dan lemahnya pemberdayaan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus lebih tegas dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di hadapan pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya memalukan bagi pemerintah, tetapi juga bagi rakyat Aceh yang sedang berjuang keluar dari keterpurukan. Kepemimpinan yang kuat dan berani sangat dibutuhkan saat ini,” pungkasnya.
