LENSAPOST.NET – Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kute Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, menuai keberatan dari dua calon pengulu. Juadin, calon nomor urut 1, dan Elfi Rosa Aroean, calon nomor urut 2, secara resmi mengajukan sanggahan tertulis atas sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 9 November 2026. Keduanya meminta pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum hasil pemilihan ditetapkan dan disahkan.
Dalam surat keberatan itu, terdapat sejumlah persoalan yang dipertanyakan, mulai dari dugaan kelebihan empat surat suara di TPS 1, pendistribusian undangan pemilih, pencatatan daftar hadir, hingga dugaan pemberian uang atau janji kepada warga agar tidak menggunakan hak pilihnya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah jumlah pemilih yang tidak hadir. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih Kute Pulonas tercatat sebanyak 1.352 orang. Namun, berdasarkan data kehadiran yang dicantumkan dalam surat keberatan, hanya 1.043 orang yang tercatat hadir.
Dengan demikian, terdapat 309 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
Pihak pengaju keberatan menilai jumlah tersebut perlu ditelusuri, terutama menyusul adanya dugaan sebagian surat undangan pemilih tidak tersalurkan atau dikuasai pihak tertentu.
Mereka juga menyampaikan dugaan adanya oknum yang berkaitan dengan tim pendukung calon nomor urut 3 memberikan uang, imbalan, atau janji kepada masyarakat agar tidak datang ke tempat pemungutan suara.
Dugaan tersebut diminta untuk diperiksa dengan meminta keterangan dari pemilih yang tidak hadir maupun pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut.
Selain itu, Juadin dan Elfi Rosa Aroean mempersoalkan dugaan kelebihan empat surat suara di TPS 1. Mereka meminta panitia menjelaskan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, digunakan, tidak terpakai, rusak, serta hasil penghitungan suara.
Persoalan lain berkaitan dengan dugaan anggota panitia bernama Saleh membawa surat undangan pemilih ke rumah pribadinya pada malam hari, sehari sebelum pemungutan suara.
Dalam surat keberatan tersebut, pihak pengaju menyebut memiliki rekaman video terkait kejadian itu dan menyatakan siap menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diperiksa.
Mereka meminta penjelasan mengenai alasan surat undangan dibawa ke rumah pribadi, jumlah undangan yang dibawa, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi pendistribusiannya.
Tidak hanya itu, pencatatan kehadiran pemilih juga menjadi bagian dari keberatan. Pihak pengaju menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan mereka, pemilih diarahkan menandatangani lembar absensi, bukan pada lembar DPT sebagaimana yang mereka persoalkan.
Karena itu, mereka meminta dilakukan pencocokan antara DPT, lembar absensi, surat undangan, dan berita acara pemungutan suara untuk memastikan kesesuaian data pemilih yang hadir.
Atas sejumlah persoalan tersebut, kedua calon meminta agar seluruh dokumen administrasi pemilihan diamankan dan diperiksa, termasuk dokumen distribusi surat suara, daftar hadir, berita acara, serta hasil penghitungan suara.
Mereka juga meminta panitia pemilihan, KPPS, saksi masing-masing calon, dan masyarakat yang mengetahui dugaan kejadian tersebut dimintai keterangan.
Terkait dugaan pemberian uang atau janji agar masyarakat tidak menggunakan hak pilih, mereka meminta persoalan itu ditelusuri dan diteruskan kepada Kepolisian Resor Aceh Tenggara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Juadin dan Elfi Rosa Aroean turut meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menetapkan dan mengesahkan hasil pemilihan sebelum seluruh keberatan ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta jawaban tertulis atas sanggahan yang telah disampaikan.
MINTA PEMILIHAN ULANG DIPERTIMBANGKAN
Dalam keberatannya, kedua calon meminta agar pemungutan suara ulang dipertimbangkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi persyaratan dan memengaruhi keabsahan proses maupun hasil pemilihan.
Menurut mereka, pemilihan ulang bukan semata-mata untuk kepentingan calon tertentu, melainkan sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilih melalui proses yang jujur, adil, dan transparan.
Namun, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang. Dugaan kelebihan surat suara, penguasaan undangan, maupun pemberian imbalan kepada pemilih tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti sebelum dilakukan verifikasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak panitia pemilihan terkait sejumlah keberatan tersebut. []
